SITUBONDO,Suaraindonesia.co.id - Perluasan akses penyeberangan dari Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya dibuka, Selasa (15/08/2023).
Dibukanya akses penyeberangan antar pulau itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Bambang Siswoyo dan Bupati Situbondo Karna Suswandi.
Karna Suswandi mengatakan, launching penyeberangan dari Pelabuhan Jangkar Situbondo ke Lembar Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ( NTB) itu, digelar pada Selasa (15/08/2023) karena hari tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-205 Kabupaten Situbondo (Harjakasi).
"Launching perluasan akses penyeberangan Pelabuhan Jangkar ke Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini sungguh sangat istimewa, karena bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Situbondo ke-205," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Bung Karna ini, menyebut jika Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo juga sudah mulai melanjutkan peningkatan infrastruktur jalan mulai dari Jalur Pantura Jawa-Bali ke arah menuju Pelabuhan Jangkar.
"Infrastruktur jalan menuju Pelabuhan Jangkar ini, memang harus dilebarkan atau ditingkatkan kelas jalannya. Karena akses kendaraan truk yang akan menuju Pelabuhan Jangkar rata-rata berukuran besar yang akan menyeberang ke Lembar," jelasnya.
Menurutnya, pembukaan penyeberangan Pelabuhan Jangkar menuju Lembar Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sesuatu yang membanggakan masyarakat kita semua.
"Ini sebagai wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dipersembahkan kepada seluruh masyarakat, sebagai upaya daya ungkit perekonomian masyarakat Situbondo," tandasnya.
"Tentu, dengan banyaknya kendaraan yang masuk ketika menunggu kapal, mereka secara otomatis akan berbelanja dan makan di tempat ini. Semakin banyak uang beredar di Kabupaten Situbondo, tentu pertumbuhan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat," sambungnya
Lebih lanjut, Bung Karna menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim, atas bantuan keuangan untuk perluasan jalan mulai dari jalan masuk sampai menuju Pelabuhan Jangkar.
"Alhamdulillah Gubernur Jawa Timur, Ibu Hofifah Indar Parawansa setiap tahunnya selalu mensupport anggaran ke Kabupaten Situbondo. Insya'Allah tahun depan untuk perluasan jalan ini sudah selesai semua, sehingga lambat laun Pelabuhan Jangkar ini bisa bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain di Indonesia," ungkapnya.
Melalui penyeberangan Pelabuhan Jangkar menuju Lembar NTB, kata Karna, akan lebih efisien waktu sekitar 3 jam. Dia membandingkan, jika melalui Pelabuhan Ketapang Banyuwangi memerlukan waktu 13 jam, sedangjan jika lewat Pelabuhan Jangkar hanya membutuhkan waktu sekitar 11 jam.
"Selain hemat waktu perjalanan laut dua jam, kendaraan truk bermuatan berat khususnya dari arah Surabaya melalui perjalanan darat melintasi Jalur Pantura Hutan Baluran ke Pelabuhan Ketapang, juga lebih hemat waktu sekitar dua jam," bebernya.
Sementara itu, Plt. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Bambang Siswoyo, mengatakan intinya angkutan logistik ini dapat berperan penting dan salah satunya mengurangi beban jalan untuk Situbondo-Banyuwangi.
"Penyeberangan dari Pelabuhan Jangkar ke Lembar Lombok Barat NTB ini sebagai alternatif transportasi penyeberangan yang dapat mengurangi beban jalan dan kemacetan di daerah, serta meningkatkan perekonomian khususnya sektor pariwisata di Situbondo," ungkapnya.
Sebab, pada hari hari besar atau liburan, dikatakan Bambang, transportasi logistik sangat mendominasi. Tetapi ketika ada pemecahan penyeberangan ini, maka kemacetan lalu lintas akan berkurang.
"Untuk mendukung pembukaan lintas Jangkar-Lembar, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan KM85 tahun 2022 tentang Penetapan Penyeberangan Lintas Provinsi Antar Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo Provinsi Jatim, dan KM61 tahun 2023 terkait penyesuaian tarif penyelenggaraan prnyeberangan kelas ekonomi antar provinsi dan lintas antar negara," terangnya.
Menurutnya, kedua keputusan menteri tersebut merupakan dasar hukum dalam menetapkan pengoperasian lintas penyeberangan pelabuhan Jangkar-Lembar. Untuk mengatur dan mengendalikan operasional di pelabuhan, pemerintah juga telah menetapkan PM Nomor 91 tahun 2021 terkait dengan zonasi di kawasan pelabuhan.
"Intinya di zonasi itu ada zona A sampai E, di mana tiap zona itu mempunyai lokasi-lokasi yang didalamnya. Ada lokasi untuk penumpang menunggu, ada penumpang yang beli tiket, kendaraan yang sudah dan belum bertiket, penumpangnya dan kendaraan yang menunggu antrian," paparnya.
dalam zonasi tersebut ada pengaturan kendaraan, oleh karena itu pihaknya berharap ke depan Pelabuhan Jangkar sudah ditetapkan dan bisa ditata dengan baik.
"Tentunya karena trestodisi di sini kapasitasnya di bawah 40 ton, Pihaknya meminta kendaraan yang melewati lintas Pelabuhan Jangkar total muatannya nanti harus 40 ton ke bawah. Kalau memang sudah ada upgrade kapasitas kekuatan daripada trestodisi dermaga kemungkinan nanti akan ditingkatkan," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi