SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FKHN) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendatangi Komisi IV DPRD setempat. Mereka mengadukan nasib tenaga honorer yang kuotanya minim. Sebab, Pemkab Situbondo hanya mengajukan 50 orang.
Koordinator FKHN Situbondo, Vendra Agung mengatakan, kedatangan ke Komisi IV DPRD Situbondo untuk melakukan audiensi, sekaligus mengadukan jumlah kuota nakes yang diajukan oleh Pemkab tahun 2024 terlalu minim. Padahal jumlah tenaga honorer kesehatan di Situbondo mencapai 2.050 orang.
"Kami meminta kepada Komisi IV DPRD yang membidangi untuk membantu rekan-rekan honorer nakes dan non-nakes agar Pemkab Situbondo bisa menambah pengajuan kuota lagi untuk tenaga honorer nakes," ujarnya.
Menurut Vendra, berdasarkan data yang ada di FKHN, jumlah nakes dan non-nakes, seperti dokter, bidan, perawat dan sopir ambulans, jumlahnya mencapai 2.050 orang yang tersebar se Kabupaten Situbondo.
Artinya, kata dia, kalau dihitung jumlah tenaga honorer nakes dan non-nakes yang ada masih terlalu sedikit kuota yang diajukan. Padahal mereka sudah banyak yang telah berbuat untuk melayani dan meningkatkan kesehatan masyarakat Situbondo.
“Namun, masih kebingungan untuk bisa diterima menjadi ASN PPPK, karena kuota yang disediakan hanya 50 orang," imbuhnya.
Oleh karena itu, melalui audiensi ke Komisi IV DPRD Situbondo, dirinya berharap, para wakil rakyat ini bisa menjadi jembatan bagi FKHN untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah agar kuota untuk kebutuhan nakes dan non-nakes ditambah lagi. Sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal.
"Kami memohon kepada pemkab maupun DPRD Situbondo, agar honorer nakes yang mencapai 2.050 orang ini bisa terakomodasi secara keseluruhan. Sehingga kesejahteraan nakes dan non-nakes bisa benar-benar meningkat sesuai visi dan misi Kabupaten Situbondo terkait pelayanan kesehatan," harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo Lukman menuturkan, semua usulan dan masukan dari FKHN Situbondo akan ditampung dan dibicarakan dengan anggota Komisi IV DPRD lainnya. Komisi IV DPRD juga siap menjadi jembatan antara FKHN dan OPD terkait.
“Namun, kami akan tetap kaji hasil dari audiensi dengan FKHN tadi. Jika memang diperlukan akan kami lakukan hearing dengan semua pihak terkait. Seperti BKPSDM dan dinas kesehatan. Mereka akan kami undang dan jika diperlukan juga akan mengundang BKAD terkait masalah ketersediaan anggarannya," ungkapnya.
Menurut Lukman, tenaga medis dan nonmedis sangat dibutuhkan, karena saling berkesinambungan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Pasti akan ada rekomendasi dari Komisi IV, tapi sebelum itu kami dari Komisi IV akan mengundang dulu semua instansi terkait dan juga FKHN, agar ada solusi terbaik untuk semua pihak," pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi