SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Masyarakat Jasa Konstruksi Situbondo (Majaki) mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman (DPUPP) setempat, Jumat (22/03/2024). Kedatangan Majaki guna menyikapi unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Jasa Konstruksi Situbondo (AKSI), belum lama ini.
Koordinator Majaki, Amir Mustafa, mengkritik apa yang dilakukan oleh kelompok AKSI. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kebisingan yang tidak substantif dan tak berpengaruh terhadap dunia jasa konstruksi.
"Jadi apa yang dilakukan mereka itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan maupun teknis administrasi, termasuk masalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemkab Situbondo," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada pemangku kebijakan agar masalah tersebut tidak perlu digubris, karena yang mereka lakukan itu masalah personal dan subjektif, serta tak terkait regulasi dan kebijakan.
"Lebih baik sekarang ini berkonsentrasi mendorong agar proses pengadaan barang dan jasa untuk anggaran 2024 ini segera dilaksanakan dan diwujudkan," ucapnya.
Sebab, kata Amir, tujuan utama dari belanja daerah itu adalah oper social cost. Yakni belanja sosial bagi kepentingan masyarakat.
"Jadi pelaksanaan kegiatan tersebut tujuannya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan tujuan yang lebih besar itu adalah kesinambungan pembangunan di daerah jangan sampai terganggu gara-gara perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang," bebernya.
Lebih lanjut Amir mengungkapkan, kelompok yang ikut dalam barisan yang menggelar demonstran itu bukan orang-orang yang bersih-bersih amat. Dia menyebut, mereka bekerja dan bermain, bahkan mencuri spek dan mencuri-curi volume.
“Mereka itu tidak bersih-bersih amat. Bahkan mereka bekerja sampai melampaui batas waktu anggaran. Kami ini bukan tidak tahu, karena kami sudah punya catatan. Namun, kalau masih memaksakan kehendak akan kami ungkit,” ancamnya.
Di ranah kebijakan, kata dia, kepala daerah adalah pembina jasa konstruksi di daerah. “Nah, bagaimana proses kesinambungan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat itu harus dijadikan prioritas, bukan urusan rebutan pekerjaan dan lain sebagainya. Apalagi di luar itu," kritiknya.
Oleh karena itu, dia berharap, para pekerja konstruksi di Situbondo memiliki daya saing. Baik itu di internal maupun antardaerah. “Jadi harus mempunyai kemampuan dan kapasitas. Mempunyai sertifikat kompetensi. Ini yang harus dilengkapi oleh pelaku jasa konstruksi. Dan itu menjadi tanggung jawab kepala daerah sebagai pembina jasa konstruksi di daerah," pungkas Amir.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPP Situbondo saat dihubungi beberapa kali lewat telepon selulernya belum merespons. Panggilan telepon juga tidak diangkat. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi