PURWAKRTA, Purwakarta dianggap menjadi salah satu pemberdayaan perempuan dan anak dalam upaya mendaftarkan menuju Purwakarta sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Berkaitan dengan hal diatas, kunjungan Anggota DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah beserta Iwan Irawan, Abdul Muiz dan komisi V lainnya dengan pendampingan UPT-P2TP-2A Kabupaten Purwakarta terkait persiapan kota/kabupaten layak anak di Purwakarta
Turut hadir plt.DP3AKB Jabar dr. Siska dan tim, nur Aisyah Jamil (Kabid perlindungan anak dan perempuan kabupaten Purwakarta), anak-anak duta genre, Wakil DPRD Ahmat ru’yat , Siti Muntamah, Iwan Irawan, Abdul Muiz dan komisi V lainnya.
Anggota DPRD Jabar, Siti Muntamah biasa disapa Ummi mengatakan Tujuan dari kehadiran ini untuk mendukung dinsos pemberdayaan perempuan dan anak Purwakarta untuk mendaftarkan Purwakarta menjadi kabupaten Layak anak(KLA),” mengingat Jabar masih ada pr 4 kota dan kabupaten yang belum siap menjadi kota layak anak termasuk Purwakarta,”Ungakap Ummi, Selasa (9/2/2021)
“Adapun pesan ummi Siti agar memaksimalkan 20 gugus tugas yang sudah ada di dari pergub dalam penyiapan kota layak anak, Serta memasukan administrasi nya secara cermat dan teliti,’ kata ummi
Menurut Siti Muntamah, Komisi V sangat mendukung kabupaten Purwakarta maupun 3 kabupaten dan kota lainnya untuk penyegaran dalam kota layak anak harapannya Jabar mampu mewujudkan provinsi yang sangat memperhatikan hak dan pelayanan anak
Adapun Kekurangannya dari masing2 kota/kabupaten dalam menginput data untuk penilaian adalah memasukan data –data yang sudah di siapkan di "injure time"
Saat ini di Provinsi Jawa Barat baru 23 kabupaten dan kota yang masuk kriteria kota layak anak.
Ummi berharap empat kabupaten kota yakni Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu dan Pangandaran bisa menyusul menjadi kota yang layak anak.
Ru'yat menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memberikan support melalui penguatan kelembagaan agar P2TP2A bisa melengkapi berbagai fasilitas agar keberadaan kota layak anak bisa dipenuhi oleh seluruh kabupaten dan kota, sehingga bisa mewujudkan provinsi jawa barat yang layak anak.
Ditambahkan Dalam kunjungan tersebut, kepala Kabid mengaku sudah menyiapkan segala kebutuhan administrasi yang dibutuhkan untuk mendaftar kan purwakrta menjadi kab. Layak anak termasuk dukungan dari bupati nya sudah siap menyegerakannya.
“Adapun administrasi dalam pendaftaran kabupaten dan kota layak anak sudah di mulai dibuka dari bulan Januari dan tahapmonitoring oleh DP3AKB jabar,”pungkasnya
..
Unit SMA Baru Segera Terwujud, DPRD Jabar Komisi V Dotong Disdik Provinsi Jabar Bertemu Langsung Dengan Masyarakat Subang
BANDUNG, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Senin, (8/2/21).
Dalam kesempatannya, Komisi V menerima aspirasi dari masyarakat perihal dengan pendirian unit SMA Negeri baru.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya telah berupaya dan mendorong secara penuh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat, guna terciptanya political will yang kuat, sehingga bisa mewujudkan keinginan masyarakat.
"Kami akan terus mengawasi realisasi dari sekolah negeri untuk Kabupaten Subang, walaupun untuk sementara waktu akan diusahakan untuk sekolah integrasi terlebih dahulu, yaitu lahan dan bangunan akan menggunakan sekolah yang sudah ada, namun pembiayaan dan SDMnya dari Provinsi Jawa Barat, karena kewenangan SMA ada di provinsi," katanya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi