SUARA INDONESIA, JAKARTA - Perjalanan panjang perjuangan hingga disahkannya UU ASN No.20 Tahun 2023 tidak lepas dari kolaborasi dari berbagai pihak.
Tidak terkecuali, sosok penting Dirjen GTK Kemendikbud RI Prof. Nunuk Suryani yang giat mengawal terbitnya Undang-undang tersebut.
"Ada beberapa catatan penting yang berhasil kita usulkan. Satu, akselerasi pendidikan guru dalam jabatan," beber Nunuk menjelaskan, Rabu (07/02/2024) dalam keterangannya.
Point ini, menurut Nunuk, sangat penting bagi karier dan profesi guru dalam mengisi jabatan tertentu.
Yang kedua, kata dia, ini menyangkut nasib jutaan ummat yang dinanti oleh para pahlawan tanpa jasa dari Sabang sampai Merauke.
"Penuntasan guru honorer menjadi ASN akan selesai sampai Tahun 2024. Ini yang getol kita perjuangkan dan sudah diperundangkan,* sambungnya.
Kemudian yang ketiga, menurut dia, adalah penuntasan tendik, operator, pustakawan dan penjaga sekolah.
"Jadi tenaga pendidikan non guru juga akan diselesaikan sampai 2024. Hanya tinggal menunggu," paparnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta dukungan dan do'a dari para guru se-Indonesia agar pihak-pihak yang telah berjuang dan menyukseskan hingga ditandatangani UU ASN No.20 Tahun 2023 agar diberikan kesehatan.
"Stakeholder dunia pendidikan semoga terus diberikan semangat dan kesehatan, untuk terus berjuang di garis depan memperjuangkan nasib guru," tutupnya.
Sementara Ketua PB PGRI H.Teguh Sumarno, membenarkan bahwa Prof. Nunuk Suryani tampil paling depan mengawal terbitnya UU ASN No.20 Tahun 2023.
"Benar, beliau (Prof Nunuk Suryani) getol ikut berjuang. Ini atas dasar masukan PB PGRI Pimpinan H Teguh sumarno dan ketua Honorer Indonesia Yudha," bebernya.
Pihaknya meminta, kepada guru (anggota PGRI) se-Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi informasi tidak jelas jelang Pemilu.
"Jangan sampai terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas dan tidak bisa pertanggungjawabkan," katanya.
Maka dari itu, anggota PGRI harus bersatu dan jangan mau dipecah belah oleh oknum yang tidak jelas.
"Kita harus cerdas memilih dan memilah. Organisasinya guru ya PGRI yang sah. Naungannya adalah pemerintah, jangan ke yang lain," tutupnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Yuni Amalia |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi