BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jabar yang dibentuk oleh gubernur jabar Ridwan Kamil berisi mantan tim sukses (timses) dan keluarga atau keturunan Ridwan Kamil pada Pilgub 2018 lalu menuai pro kontra
Tim ini dibuat untuk menunjang percepatan pembangunan daerah-daerah di Jabar.
"Dalam komposisi keanggotaan TAP itu banyak mengakomodasi mantan tim sukses Pilgub Jabar, dan terdapat anggota yang masih bertalian keturunan dengan Pak Ridwan Kamil," kata Anggota Komisi I DPRD Jabar, Abdy Yuhana, Sabtu (28/11/2020).
Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa TAP sangat erat kaitannya dengan dasar hukum yang bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Jabar akan mendiskusikan hal tersebut. Menurutnya, prinsipnya segala jabatan harus berdasarkan sumber kewenangan, regulasi UU di eksekutif, delegasi, dan mandat.
"Jangan sampai ketiga hal tersebut tidak ada, dan jika tidak ada maka bisa jadi Gubernur melakukan salahgunakan wewenang," jelasnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya akan konsisten melakukan pengawasan terkait efektivitas TAP. Sehingga, lanjut dia, jangan sampai bicara recofusing, akan tetapi pembiayaan gaji anggota TAP menjadi beban APBD.
"Terkait besaran gaji yang diterima oleh anggota TAP masuk dalam Sekda, khususnya di Biro Umum dan bukan wewenang kami," pungkasnya
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi