JAWA TIMUR, Suaraindonesia.co.id - DPD Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Jatim kecewa terhadap KPU Jatim karena merasa berat memberikan data bakal calon legislatif (bacaleg)
Koordinator Bidang Demokrasi dan Kepemiluan DPD POSNU Jatim, Imam Almusbiqi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan data tersebut.
"Adapun data yang kami mohonkan kepada KPU Jawa Timur adalah data Formulir Model B-Daftar.Bakal.Calon-Parpol yang memuat daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa timur," ujar Imam kepada Suaraindonesia.co.id, Jumat (09/06/2023).
Menurut temuan POSNU Jatim di lapangan, banyak daftar bacaleg yang diduga masih menjabat sebagai kepala desa, pejabat BUMD, dan pendamping desa atau pendamping PKH.
"Informasi yang kami terima hingga saat ini masih muncul pejabat yang belum mundur dari jabatannya ketika mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kkabupaten/kota," terang Imam.
Imam menyampaikan, surat yang POSNU kirim memang mendapat balasan dari KPU Jatim. Akan tetapi, lanjut dia, isi surat tersebut menyatakan, bahwa permohonan data bisa diminta ketika sudah menjadi daftar calon tetap (DCT).
"Jawaban dari KPU Jawa Timur tidak sesuai dengan apa yang menjadi permohonan kami, karena kami tidak meminta data DCS atau DCT. Oleh karenanya, kami mengajukan surat keberatan kepada KPU Jawa Timur pada Senin (05/06/2023)," ungkapnya.
Hal ini membuat dirinya meragukan keterbukaan informasi dari KPU Jatim terkait proses pemilu. Apalagi KPU pernah mengklaim diri sebagai lembaga dengan keterbukaan informasi publik yang baik.
"Dulu waktu kita audiensi dengan KPU Provinsi Jawa Timur ada yang mengatakan dengan bangga bahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan penghargaan terkait keterbukaan informasi publik, ternyata hanya sekedar kicauan belaka," bebernya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi