UniqMag

DPRD Kutim Akan Keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Operasi PT Madani Site Bengalon

berita terkini
Mahyunadi saat memimpin rapat dengar pendapat bersama PPMI dan Disnaker Kutim

KUTAI TIMUR, (Suaraindonesia.co.id) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kutai Kimur (Kutim), Mahyunadi, menganjurkan management PT Madhani untuk mencabut skorsing terhadap sepuluh karyawannya  pertanggal 27 Maret ini. Jika hal tersebut tidak di penuhi, pihaknya siap keluarkan surat rekomendasi pemberhentian operasi sementara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahyunadi saat menerima rombongan  pengurus Persaudaraan Pekerjaan Muslim Indonesia (PPMI) bersama dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) di ruang  hearing panel DPRD Kutim,  Kamis, (22/3). Untuk diketahui, sebelumnya sepuluh karyawan PT Madhani Talatah Nusantara, yang tergabung di sarikat pekerja PPMI diskorsing oleh management dengan alasan dilarang bersarikat.

"Kita menganjurkan PT Madhani agar mencabut skorsing dan menerima sarikat pekerja di tempatnya, paling lambat tangal 27 maret ini, kalau tidak dilaksanakan oleh mereka, maka saya akan mengeluarkan surat usulan untuk pemberhentian sementara operasional PT Madhani di Kutim," ujarnya. 

Senada dengan Mahyunadi, anggota DPRD Kutim, Arfan menyampaikan hal yang sama bahwa PT Madhani telah melakukan hal yang tidak perlu dan dirinya siap melakukan pendampingan hukum atas kasus yang di alami oleh anggota PPMI yang diskorsing perusahaan karna dilarang bersarikat.

"Laporan seperti ini sudah sering kita dengar dari perusahaan tersebut, sekali- kali kita harus berikan efek jera, sehingga kasus serupa tidak akan terulang kembali kasihan masyarakat kita kalau selalu di tindas seperti ini masa bahasa skorsing nya sampai batas waktu yang tidak di tentukan, aneh ," ujar Arfan.

Reporter : Al Gazali
Editor : Riko Sumanto
Berita Sebelumnya Warga Asembagus Situbondo Waswas Dampak Gas Beracun Ijen
Berita Selanjutnya Fang Seng, Pelepasan 1,5 Kwintal Ikan Menjelang Waisak di Banyuwangi

Komentar Anda