UniqMag

Pengamat: Buruknya Kinerja Penyelenggaraan Pemda Jember Akibat Kurang Matangnya Perencanaan

berita terkini
Bupati Faida saat mendampingi pemilik Lippo Grup Mochtar Riady usai peresmian Lippo Plaza Jember, Kamis kemarin (26/4)

JEMBER, (suaraindonesia.co.id)- Hasil penilaian Kemendagri terhadap status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menempatkan  Kabupaten Jember di urutan 143 nasional. Banyak pihak sudah dapat memprediksi sebelumnya.

Peringkat kabupaten yang sebelumnya selalu unggul diatas kabupaten di kawasan tapal kuda ini, justru saat ini Jember menjadi juru kunci di wilayah eks Karesidenan Besuki, dibawah kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Bahkan Kabupaten Banyuwangi sangat jauh diatas Jember, berada di urutan 4 secara nasional.

Penilaian ini tertuang pada Keputusan Kemendagri nomor 100 tahun 2018 terkait peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Jember berada di urutan 143, sedangkan Kabupaten Banyuwangi berada di urutan ke 4, Bondowoso peringkat 99, Lumajang peringkat 100 dan Situbondo peringkat 132.

Seorang pengamat kebijakan publik dan pemerintahan yang juga dosen Universitas Jember Rahmad Hidayat menilai buruknya peringkat kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Kabupaten Jember ini karena masih sangat banyak kinerja pemkab jember yang kurang maksimal. Terutama di tingkat pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan administrasi kependudukan.

“Kondisi ini tidak menggembirakan. Pemkab Jember kalah dengan kompatriotnya. Pemerintah Kabupaten Jember tidak boleh menafikan, “kata Rahmad.

“Dari hasil penilaian ini terlihat banyak sekali keputusan bupati yang dinilai sebagai inovasi kebijakan, namun ternyata tidak memberikan dampak maksimal kepada masyarakat. Contohnya pelayanan satu ambulans satu desa, pelayanan telpon pengaduan adminduk, dan kebijakan sekolah gratis yang justru banyak dikeluhankan masyarakat,” lanjutnya

Rahmad juga khawatir, kebijakan Bupati Faida yang sebenarnya bagus dan dianggap sebagai inovasi, namun tidak matang dalam perencanaan serta kurang detail dalam mempersiapkan perangkatnya.

“Akibat perencanaan yang tidak matang tersebut berakibat kebijakan tersebut tidak berjalan maksimal, tetapi justru menyulitkan masyarakat,” tandasnya.

 

 

 

 

Reporter : Vino AFM
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Kadispenad: 4 Kali Wasev, Murid SDN Kubar 4 Terbaik Hafalkan Pancasila
Berita Selanjutnya Di Bulan Ramadhan, 40 Pengemis di Pamekasan Terjaring Razia

Komentar Anda