UniqMag

Cegah Gesekan Angkutan Online dan Konvesional, Zona Merah Akan Diberlakukan di Jember

berita terkini
Rapat dengar pendapat antara angkutan umum konvensional dan online di Komisi C DPRD Jember

JEMBER, (suaraindonesia.co.id) - Komisi C DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat dengan penggiat angkutan umum daring (online) dan konvensional baik roda dua dan roda 4. Rapat dengar pendapat ini juga melibatkan UPT LLAJ Dishub Provinsi dan Satlantas Polres Jember.

Dalam pertemuan tersebut masing-masing perwakilan pegiat transportasi dipersilahkan menyampaikan uneg-unegnya oleh pimpinan rapat Anang Murwanto.

Dari tiap perwakilan baik angkutan umum, ojek pangkalan dan taksi konvensional mengeluhkan keberadaan ojek online dan taksi online.

Sementara itu Kepala UPT LLAJ Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur di  Jember Agus Wijaya menyoroti terkait  banyaknya para pengemudi belum tergabung pada badan usaha atau perusahaan resmi. Tak hanya itu pengemudi juga harus mempunyai SIM A umum dan kendaraannya  harus mengikuti uji kir selayaknya angkutan umum seperti yang tertuang dalam Permenhub nomor 108 yang per 1 April telah diberlakukan resmi.

“Para pengemudi taksi online ini harus mengurus perijinannya dulu kepada pemerintah kabupaten seperti mengurus SIUP dulu baru nanti rekomendasi dari Jember kita bantu ke (Dishub) propinsi Jawa Timur,” kata Agus Wijaya.

Agus Wijaya juga mengatakan jika sebenarnya kuota untuk pengemudi taksi online di Jember hanya 80 orang namun sampai saat ini di Jember ada lebih 200 orang.

Sedangkan menurut humas Paguyuban Taksi Online Jember (PTOJ) Fandi, selama ini pihanya telah berusaha mentaati regulasi yang ada. "Anggota kami ada 202 orang kami siap mengikuti aturan yang tertuang pada PM 108. Kami ingin mencari rejeki dengan mentaati aturan yang ada,” kata Fandi.

Di lain pihak Kasatlantas Polres Jember Prianggo Parlindungan Malau menyampaikan, bahwa selama ini belum ada aturan yang mengatur keberadaan angkutan umum roda dua. Yang akan dilakukan pihaknya adalah penentuan titik ojek pangkalan agar tidak terjadi gesekan.

“Jadi minggu depan dilakukan rapat kembali, penentuan titik ojek pangkalan. Karena yang menjadi permasalahan, ojek online tidak bisa mengangkut penumpang di dekat ojek pangkalan,” ujar Prianggo.

“Sementara, ojek pangkalan tidak (diketahui secara jelas), dimana saja lokasi titiknya. Juga nantinya akan ditentukan jarak 200 meter yang sebelumnya sama-sama disepakati,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember Anang Murwanto, meminta kepada seluruh pihak, baik pemerintah maupun penegak hukum untuk mengakomodir semua pihak.

 “Sehingga jangan sampai terjadi bentrokan atau benturan yang tidak baik, dan merugikan masyarakat,” tuturnya.

 

 

 

Reporter : Rio Christiawan
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya PKH Non Tunai, Dinsos OKI Kumpulkan Pendamping Desa
Berita Selanjutnya Pemkab OKI 'Blacklist' Perusahaan Perencanaan Proyek Rumdin Bupati

Komentar Anda