UniqMag

Leganya, APBD 2018 Kutim Bakal Stabil

berita terkini
Kepala Bapenda Kutim Musyafa, saat di temui di ruang kerjanya

KUTAI TIMUR,(Suaraindonesia.co.id) - Sebagai upaya mengamankan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak mengalami “turbulensi” akibat devisit Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku leading sector pengelolaan pendapatan daerah, intens berkoordinasi dengan Kemenkeu RI dan Kemendagri RI.

Hasilnya walaupun belum pasti, namun besar kemungkinan kebijakan Pemerintah Pusat 2018 ini tidak akan melaksanakan perubahan APBN-Perubahan.

“Menurut informasi (sementara), mereka (pemerintah pusat) sepakat merencanakan untuk tidak melaksanakan APBD-P,” sebut Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Musyaffa, Jumat (4/5/2018).

Pasalnya, menurutnya, Kemenkeu mengganggap 2018-2019 adalah tahun politik. Sehingga tidak dilaksanakannya APBN-P untuk meminimalisasi terjadinya gejolak diseluruh Indonesia. Kendati demikian, situasi dapat berubah apabila ada kebijakan baru dari Presiden RI.

Dengan tidak dilaksanakannya APBN-P, sambung Musyaffa, artinya dana salur untuk Pemkab Kutim bakal disalurkan seluruhnya. Selanjutnya keuangan Pemkab Kutim juga akan semakin aman jika dana salur sekitar Rp 340 Miliar pada triwulan IV 2017 lalu yang belum sempat tersalurkan juga ikut ditransfer.

“Dengan instrument apa, saya rasa Pusat-lah yang lebih tahu. Tapi kami sudah meminta agar transfernya janganlah 50 persennya, paling tidak masih dikisaran Rp 300 miliar,” kata Musyaffa lagi.

Sebagai upaya antisipasi agar APBD Kutim tetap stabil, pihak Bapenda juga telah meminta kepada Kemenkeu agar melaksanakan mekanisme pemotongan dana salur hingga delapan tahun kedepan. Selanjutnya untuk progress pelaksanaan APBD Kutim saat ini, Musyaffa menyebut seluruhnya sudah “on the track”.

Karena progress pengelolaan APBD triwulan I dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni sebesar 25 persen. PAD sudah 42 persen, dana transfer umum sudah 32 persen. Sementara khusus untuk DAK tergantung progress laporan OPD di Kabupaten. Artinya jika OPD tidak melaporkan maka transfer DAK juga tidak dilaksanakan pemerintah pusat.

“Bisa saya katakan untuk triwulan I sudah sesuai, saya berharap mudah-mudahan triwulan II, III dan IV juga sama. Sehingga hingga Desember 2018 tidak terjadi turbelensi anggaran dan semua program pembangunan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan,” harap mantan Kabag Administrasi Keuangan Seskab tersebut.

Reporter : Al Gazali
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Gubernur Kaltim Siapkan Beasiswa Mahulu Kuliah Kedokteran
Berita Selanjutnya Fang Seng, Pelepasan 1,5 Kwintal Ikan Menjelang Waisak di Banyuwangi

Komentar Anda