UniqMag

Ketua PGRI Jember: Pemerintah Tidak Adil dan Dzolim Kepada GTT

berita terkini
Ketua PGRI Jember Supriyono (baju batik berkacamata) saat mendampingi GTT rapat dengar pendapat dengan DPRD Jember beberapa waktu lalu.

JEMBER, (suaraindonesia.co.id) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur memastikan tidak ada lagi pengangkatan langsung tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menpan Asman menegaskan, tenaga honorer harus ikut tes seleksi calon PNS ( CPNS) sesuai dengan amanat Undang-undang.

Sementara itu keputusan Kemenpan RB seolah menutup pintu ribuan GTT yang ada di Jember yang selama telah puluhan tahun mengabdi mencerdaskan anak bangsa meski dengan honor yang jauh dari kata layak.

Ketua PGRI Jember Supriyono menyampaikan keputusan pemerintah tersebut tidak bijak. “ Jika Kemenpan RB menyatakan untuk seleksi CPNS 2018 tidak memberi ruang kepada GTT atau Sukwan yang sudah lama mengabdi ini tidak bijak dan bisa dikatakan dzolim benar-benar tidak menghargai teman-teman GTT,”katanya.

“Selama ini yang mengisi kekosongan guru adalah GTT. Padahal kalau kita melihat amanat undang-undang pelayanan pendidikan adalah kewajiban pemerintah. Kalau sekarang pemerintah tak memberikan ruang pada GTT ikut seleksi karena usia maka ini tidak adil,”lanjut Supriyono.

Supriyono juga menyatakan jika selama ini saat pemerintah membutuhkan tenaga guru honorer atau GTT pemerintah malah tak bergeming. “ Selama pemerintah membutuhkan GTT mereka diam saja mereka (GTT) dibayar berapa, mereka (pemerintah) harus seperti apa tidak ada perhatian apapun,” ujarnya.

“Padahal selama ini para GTT ini hanya mengharapkan adanya CPNS. Jadi karena lamanya tidak ada CPNS mereka termakan usia. Maka saat adanya rencana CPNS maka mereka umurnya sudah diatas 35 tahun,ini dzolim,”tegas Supriyono.

Meski demikian Supriyono berharap adanya kebijakan pemerintah. “Kalau memang itu sudah aturan atau undang-undang ya  mohon diubah sebagian aturan itu. Pasal yang mengatur tentang itu ya di anulir.  Atau presiden menerbitkan Perpu karena ini darurat,”pungkasnya.

 

 

 

Reporter : Rio Christiawan
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Ini Dia, Cokelat Karya Mahasiswa Jember yang Cocok untuk Penderita Diabetes
Berita Selanjutnya Pemkab OKI 'Blacklist' Perusahaan Perencanaan Proyek Rumdin Bupati

Komentar Anda