UniqMag

Tayangkan Iklan Parpol, 2 Stasiun TV Nasional Diperingatkan KPI

berita terkini
Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah

JEMBER, (suaraindonesia.co.id) – KPI Pusat beri peringatan kepada dua stasiun televisi nasional yang dianggap melakukan pelanggaran menayangkan iklan kampanye Pileg dan Pilpres di luar masa kampanye.

Pernyataan ini disampaikan oleh Nuning Rodiyah Komisioner KPI Pusat, Senin (7/5). “Kemarin kita telah berkordinasi dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) item-item apa saja material bahwa ini melanggar ketentuan iklan kampaye,” kata Nuning.

KPI juga telah mendeteksi adanya dua stasiun tersebut berafiliasi dengan partai politik. ““Memang kita telah menemukan ada dua partai politik yang mempunyai kecenderungan terafiliasi dengan lembaga penyiaraan (stasiun TV),” kata Nuning.

“Kita (KPI) sudah mengirimkan surat peringatan kepada dua partai tersebut selain itu kita sampaikan kepada KPU dan Bawaslu tentang materi-materi yang terindikasi sebagai iklan kampanye. Bawaslu telah menindaklanjuti kepada peserta pemilu dan telah memanggil kedua partai tersebut. Saat ini sudah melewati proses di Bawaslu,”lanjut Nuning.

Sementara itu, untuk dua stasiun tv yang telah menayangkan iklan di luar masa kampanye, KPI Pusat telah mengirimkan surat peringatan.

“Kenapa kita kirimkan surat peringatan bukan sanksi, karena memang jika berbicara definisi iklan kampanye khususnya Pileg dan Pilpres ketentuan dan aturan secara rigid belum diatur di PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum),” jelas Nuning.

Setelah KPI berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu akhirnya diambil kesepakatan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan yang mencantumkan nomor urut dan logo partai.

“Kami telah bersepakat ketentuannya jika ada nomor partai dan logo partai politik itu yang tidak diperkenankan untuk tampil di ruang publik manapun,”katanya.

Nuning juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada KPI jika melihat tayangan iklan di televisi yang mencantumkan logo partai dan nomor urut partai. “Jadi ketika menemukan logo partai nomor partai segera laporkan kepada KPI agar kami berikan peringatan dan sanksi,” tutupnya.

 

 

 

 

 

Reporter : Rio Christiawan
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Enam Ribu TK2D di Kutim Sudah Teregristasi Premi BPJS Kesehatan
Berita Selanjutnya Pemkab OKI 'Blacklist' Perusahaan Perencanaan Proyek Rumdin Bupati

Komentar Anda