UniqMag

Kursi Bupati Pamekasan Berstatus PLH, Wakil DPRD: Kita Sudah Usulkan

berita terkini
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Suli Faris.

PAMEKASAN, (suaraindonesia.co.id)- Kekosongan kursi Bupati Kabupaten Pamekasan yang saat ini diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) menuai kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan terkait statusnya, Rabu (09/05).

Pasalnya dalam status kekosongan ini seharusnya diisi oleh Penanggung Jawab (PJ) yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris sangat menyayangkan terhadap Gubernur Jatim yang saat ini belum menunjuk PJ, karena menurut Suli status Plh Bupati sudah melanggar undang-undang. 

"Sampai saat ini SK PJ belum ada bocoran," tuturnya. 

Ia menilai status Plh akan menghambat program yang ada karena tugas Plh yang tidak bisa memberikan kebijakan khusus dan hanya sebagai pimpinan simbolis saja. 

"Saya kira awalnya status Plh ini hanya dua-tiga hari, namun ternyata sampai hari ini," tuturnya dengan raut wajah kecewa. 

Pihaknya melanjutkan, masih akan berkordinasi dengan pimpinan lainnya untuk menanyakan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo perihal surat yang telah diajukan kepada Kemendagri. 

"kita sudah usulkan dan seharusnya gubernur mengawal surat-surat itu, karena bukan menjadi ranah kabupaten lagi," pungkasnya.

 
Reporter : Sohebullah
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya LPA Kutim Serahkan Bantuan Penggalangan Dana Peduli Syakila
Berita Selanjutnya Di Bulan Ramadhan, 40 Pengemis di Pamekasan Terjaring Razia

Komentar Anda