UniqMag

DPRD Gresik dan Pamekasan Tukar Informasi Soal Badan Permusyawaratan Desa

berita terkini
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail saat memberikan keterangan.

PAMEKASAN, (suaraindonesia.co.id)- Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan membahas Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama DPRD Kabupaten Gresik, Jumat (18/05) pukul 09.30 WIB. 

Kadatangan DPRD Gresik itu dalam rangka kunjungan kerja saling tukar informasi untuk mengetahui sejauhmana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, bahwa di Pamekasan sudah punya Perda No. 06 tahun 2015 terkait BPD. 

“Kalau dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah ada musyawarah melalui dusun, kalau di kota melalui RT/RW dan itupun harus melalui legalitas misalkan seperti Kelompok Tani, Karang Taruna, Tokoh, LSM, nelayan dan sebagainya," paparnya.

Jadi muatan lokal menurut politikus Demokrat, itu lebih kepada unsur kelompok yang ada legalitasnya. 

“Adanya BPD ini berdasarkan usulan dari setiap dusun. Karena maksimal ada 9 perwakilan dan wajib ada unsur dari perempuannya. Dari 9 itu maksimal dari unsur perempuannya ada 2 keterwakilan," pungkasnya.

Reporter : Sohebullah
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Komunitas Sedulur Pati Santuni 250 Anak Yatim di Jember
Berita Selanjutnya Herlang: Pemuda Kutim Harus Melestarikan Seni dan Budaya

Komentar Anda