UniqMag

Anggota MPR: Tambah Jam Pelajaran PPKn

berita terkini
Seminar Kebangsaan yang mengupas pengaruh globalisasi dan radikalisme.

JEMBER, (suaraindonesia.co.id) – Maraknya aksi terorisme belakangan ini banyak pihak yang menilai karena minimnya muatan dan jumlah jam pelajaran mengajarkan Pancasial.

Salah seorang anggota MPR RI Yus Sudarso, Jumat (25/5), saat menjadi pembicara seminar Kebangsaan di Aston Hotel Jember menyampaikan, mata pelajaran kebangsaan seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), seharusnya menjadi mata pelajaran inti.

Yus Sudarso yang juga politisi Partai Demokrat ini, menuturkan jika aksi terorisme ini sudah cukup mengkhawatirkan. Sehingga sudah menjadi tugasnya bersama agar seluruh masyarakat mengetahui tentang ideologi bangsa yakni Pancasila ini sendiri.

Memang tugas anggota MPR RI mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yakni selain Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. “Meskipun tidak ada bom dan sebagainya. Namun kini memang terus gencar dilakukan sosialisasi ini,”terangnya.

Diakui Yus upaya sosialisasi empat pilar saat ini belum optimal. Pihaknya pun berharap ada peran lain termasuk juga pemerintahm, seperti melalui sektor pendidikan. Misalnya dengan menggalakkan kembali pendidikan pancasila dan semacamnya kepada anak didik.

“Betul sekali, seharusnya seperti PMP atau PPKn bukan hanya sekedar mata pelajaran untuk kurikulum tempelan saja,”jelasnya. Sudah seharusnya jika mata pelajaran ini menjadi pelajaran inti di sekolah. Yakni bukan hanya sekedar mata pelajaran yang digunakan sebagai bahan pelengkap saja.

“Mulai SD, SMP hingga SMA harusnya menjadi tulang punggung. Yang nilainya tidak kalah dengan matematika, Bahasa Inggris dan sebagainya,”jelasnya. Termasuk juga jam mata pelajaran untuk ditambah sesuai dengan kebutuhannya.

Oleh karena itu, dirinya menambahkan jika untuk pendidikan karakter ini memang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa ini. “Pendidikan karakter ini memang harus tepat sistem dan pelaksanaannya,”tuturnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah untuk segera menindaklanjuti hal ini.

Apalagi, pihaknya mendapatkan kabar jika Jember juga memiliki potensi besar berkembangnya ajaran radikal salah satunya di wilayah kampus. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan mampu menekan paham radikalisme di masyarakat. 

Sementara itu Ketua HIPMI Jember Agusta Jaka Purwana menilai, selain minimnya pemahaman Pancasila dan agama, radikalisasi dengan melakukan aksi terorisme salah satu penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi masyarakat.

“Bahwa radikalisasi itu bukan hanya masalah agama namun masalah ekonomi,”kata Agusta yang juga sebagai sekertaris DPC Partai Demokrat.

“Mereka (pelaku terorisme) mencari nafkah saja sulit sehingga kondisi ini dimanfaatkan para penyebar paham radikal untuk mencuci otak para pelaku aksi terorisme, nah untuk itu HIPMI dan Pemuda Demokrat akan mencoba memberikan edukasi ekonomi memberikan wawasan wirausaha pada generasi muda agar tidak terpapar paham radikal,” jelasnya.

 

 

Reporter : Vino AFM
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Krupuk Ikan Gabus Kayuagung, Enak di Lidah Cocok untuk Oleh-oleh
Berita Selanjutnya Wiyono Nekat Bunuh Diri Diduga Terkait Kasus yang Saat Ini Diperiksa Kejari Malang

Komentar Anda