UniqMag

Gaji dan THR ASN Jember Terbayarkan Berkat Kecerdasan Banggar DPRD Pahami Permendagri

berita terkini
Ilustrasi

JEMBER, (suaraindonesia.co.id)- Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kabupaten Jember dipastikan mendapatkan haknya berupa gaji ke 13 dan THR. Kepastian  terbayarnya gaji para pegawai dilingkungan Pemkab Jember sendiri oleh oleh Sekertaris Daerah Jember Mirfano.

"Kami sudah mengumpulkan seluruh bendahara di masing-masing organisasi perangkat daerah, dan hari ini mulai bisa diproses dan dicairkan THR ASN," kata Mirfano Sekretaris Kabupaten Jember  Rabu (6/6) kepada awak media.

ASN di Pemkab Jember sebanyak 13.900 PNS yang akan mendapatkan THR  menurut Mirfano sesuai dengan gaji pokok dan tunjangannya, sehingga nominal THR tidak sama.

“Berdasarkan perintah Bapak Presiden adalah gaji pokok dan tunjangan. Yang tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji ke-14 adalah tunjangan beras sebesar Rp 72 ribu per orang," katanya.

Terbayarkanya gaji dan THR ini sebenarnya berkat kecerdasan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember  yang dimotori oleh Ayub Junaidi dalam membaca dan memahami  Permendagri No 33 Tahun 2017 sehingga pemerintah daerah tidak perlu pusing mencarikan anggaran untuk gaji dan THR seperti yang dialami Kota Surabaya.

Jika dirunut, saat rapat Banggar dan Tim Anggaran TAPD, Banggar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember merevisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 karena tidak menganggarkan gaji pegawai negeri sipil selama satu tahun anggaran berjalan.

Pada hari Jumat (20/10/2017) di gedung DPRD Jember, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Ahmad Imam Fauzi, bersikukuh menganggarkan gaji PNS atau ASN untuk sepuluh bulan dalam dalam rangka mendukung program prioritas. "Dengan asumsi bahwa nanti akan ada Perubahan APBD," katanya.

Penjelasan dari Ahmad Imam Fauzi tersebut mengejutkan anggota Banggar DPRD Jember yang mengikuti rapat. Dianggarkannya gaji ASN yang hanya 10 bulan saat itu membuat Badan Anggaran mempertanyakan kesesuaian KUA APBD 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Permendagri mengatur gaji pokok untuk PNS yang dianggarkan sudah termasuk gaji ke-13 dan ke-14.

"Di Permendagri, gaji ke-13 dan ke-14 harus masuk dalam APBD awal. Tidak bisa dimasukkan di pertengahan," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, Jumat (20/10/2017).

Ketersedian anggaran untuk gaji dan THR tahun anggaran 2018 yang tanpa kendala menurut Ayub Junaidi saat ditemui di Kantor Ansor Jember Rabu malam (6/6), karena  Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 secara gamblang menjelaskan cara penganggarannya.

Di Permendagri Nomor 33 dijelaskan, sebelum menyusun anggaran keseluruhan, pemerintah daerah harus lebih dulu memastikan anggaran untuk pelunasan hutang dan pembayaran gaji selama tahun anggaran berjalan.

" Analogi sederhananya seperti rumah tanggalah, kalau kita punya uang mana dulu yang diprioritaskan, ketika kita punya uang ya hutang dulu yang kita selesaikan dan kebutuhan wajibnya dalam hal ini gaji. Nah Anggaran baru bisa diproyeksikan dan didistribusikan untuk program-program APBD tahun berikutnya setelah dikurangi dua hal tersebut," katanya.

Reporter : Vino AFM
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Penghina Mantan Ketua DPRD Bondowoso di Medsos Diadili
Berita Selanjutnya Herlang: Pemuda Kutim Harus Melestarikan Seni dan Budaya

Komentar Anda