UniqMag

Pemkab Talaud Diminta jelaskan Dana 18 M Yang Belum Terbayarkan

berita terkini
Ketua SCW Kabupaten Talaud, Jon Riung Mangamba,

TALAUD, (suaraindonesia.co.id) - Kabupaten Kepulauan Talaud salah satu kabupaten peraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Namun sedikit disayangkan, karena WTP ke dua ini ada rekomendasi dari BPK yang harus segera diselesaikan dalam waktu 60 hari.

Dalam rekomendasi yang di keluarkan BPK ternyata di tahun 2017 Pemkab Kepulauan Talaud belum membayar tunjangan guru dan jasa pelayanan kesehatan serta transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan ke desa sebesar 18 Milyar lebih. Selain itu, BPK menemukan ada ketidakpatuhan terhadap perundang perundangan dalm pengelolaan keuangan negara

menanggapi hal ini, pemerhati anti korupsi yang juga Ketua Sulut Corruption Watch (SCW) Kabupaten Talaud Jon Riung Mangamba, meminta Pemkab untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan  ke publik terkait uraian catatan atau rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

"Kurang lebih 18 Milyar ada hak hak Guru, Jasa pelayanan kesehatan dan ADD triwulan IV tahun 2017  yang tidak terbayarkan, siapa yang bertanggungjawab dibalik semua ini?",kata Mangamba

"Uang itu adalah uang rakyat, sehingga kami minta Pemkab harus beberkan dan jelaskan ke Publik terkait rekomendasi yang diberikan BPK. Jangan sampai masyarakat dibodohi bahwa menerima WTP bukan berarti itu tidak ada kesalahan," tambahnya.

Reporter : Marwan Pakaya
Editor : Riko Sumanto
Berita Sebelumnya Galang Solidaritas, Pemuda Lintas Agama Berbagi Kepada Pengguna Jalan
Berita Selanjutnya Wiyono Nekat Bunuh Diri Diduga Terkait Kasus yang Saat Ini Diperiksa Kejari Malang

Komentar Anda