UniqMag

500 TPS di Jember Rawan Pelanggaran Pilgub

berita terkini
Pembersihan atribut kampanye pilgub di Jember.

JEMBER, (suaraindonesia.co.id) - Jelang masa pemungutan suara Pilgub Jawa Timur 27 Juni mendatang Panwaslu Jember mencatat ada 500 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Jember yang rawan terjadi pelanggaran.

Anggota Divisi Pengawasan dan Penindakan Panwaslu Jember, Andika Firmansyah, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (24/6), menyampaikan, memasuki masa tenang mulai Minggu (24/6) dini hari, hingga menjelang hari H pemilu, pihaknya mulai melakukan pengawasan ketat antisipasi terjadinya pelanggaran pemilu.

“Pada masa tenang ini kita ada program baru, yakni pengawasan yang dilakukan pada sejumlah TPS. Setelah sebelumnya kita petakan titik rawannya,” kata Andika.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, Andika, tercatat ada TPS di Kabupaten Jember yang rawan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu.

“Kurang lebih di Jember ini ada (TPS) sekitar 400 sampai 500 yang disinyalir titik rawan (pelanggaran), dan kita lakukan patroli pengawasan dengan saling membagi tugas. Dari tingkat Kecamatan, sampai pengawas TPS untuk dilakukan upaya pencegahan,” ungkapnya.

Sebab dari pengamatan yang dilakukan, lanjutnya, sejumlah TPS titik rawan tersebut diduga ada pelanggaran money politic.

“Nantinya juga akan kita siapkan sanksinya, jika terjadi money politic tersebut. Sehingga lewat patroli itu, kita sosialisasikan aturan-aturannya, dan juga penindakan jika diketahui (ada pelanggaran),” tandasnya.

Pihak Panwaslu Jember mesinyalir mendekati waktu hari H pemilu, banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mendulang suara dengan cara-cara kecurangan. Tidak hanya money politic, tetapi juga pemilih bayaran.

“Karena kita ada 15 indikator (yang dinilai sebuah pelanggaran), dan terkait gudang cukong juga kita antisipasi,” tegasnya.

Agar tidak terjadi pelanggaran Andika juga meminta peran serta masyarakat untuk turu melakukan pengawasan terjadinya pelanggaran pemilu dengan melaporkan kepada pihaknya atau sentra Gakumdu (penegakan hukum terpadu).

“Karena di setiap sosialisasi yang kita lakukan, selalu kita sampaikan peran dan partisipasi masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan, informasi dari masyarakat juga membantu kita untuk menindak tegas terjadinya pelanggaran-pelanggaran (politik) itu,” katanya.

Reporter : Rio Christiawan
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Peduli Umat, Laznas PKPU & Formapal Palmerah Salurkan Zakat WNI di Korsel
Berita Selanjutnya Partai Nasdem OKI Pertama Daftar Bacaleg ke KPU

Komentar Anda