UniqMag

Bupati Kutim Sampaikan Tanggapan Pemerintah Terhadap Raperda Pengelolaan BMD

berita terkini
Bupati Kutai Timur, Ismunandar saat menyerahkan pandangan pemerintah terhadap Raperda BMD (ist)

KUTAI TIMUR, (Suaraindonesia.co.id) - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ismunandar  samapaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi - fraksi dalam dewan mengenai dua Raperda yakni tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2017 pada rapat paripurna di DPRD Kutim Rabu,  (4/7/2018) kemarin.

Atas nama Pemkab Kutim, Bupati mengucapkan terimakasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kutim atas saran, masukan dan pandangan kritis oleh masing-masing fraksi terhadap permohonan 2 Raperda yang di usulkan.

"Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda tersebut merupakan masukan yang sangat berarti serta referensi yang sangat berharga bagi Pemda Kutim. Dalam upaya mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang berkeadilan, berkemanfaatan dan mempunyai kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Bupati.

Bupati Kutim Ismunandar berharap Raperda tersebut segera dibahas dan kemudian dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Guna menjadi dasar hukum OPD untuk melaksanakan tugas dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutim.

Sebagaimana di ketahui bersama Pemda Kutim telah menyampaikan nota pengantar terhadap Raperda kepada DPRD Kutim. Raperda yang dimohon telah ditindaklanjuti dengan penyampaian pemandangan umum masing-masing Fraksi dua Raperda pada sidang paripurna DPRD Selasa (3/7/2018).

Turut hadir pada Paripurna tersebut Ketua  DPRD Kutim Mahyunadi, Wakil Ketua I Yulianus Palangiran di dampingi Wakil Ketua II Hj Encek UR Firgasih, dan 22 anggota dewan. Dihadiri, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta para insan pers, media cetak maupun elektronik. Dihari yang sama Bupati juga menyampaikan nota pengantar pemerintah terhadap perubahan RPJMD kutim Tahun 2016-2021. (hms10/Advetorial)

Reporter : Muhammad
Editor : Anam Fanani
Berita Sebelumnya Terkait Beredarnya Video Pungli, Disnaker OKU Selatan Klaim Uang Jasa
Berita Selanjutnya Cekcok Mulut Seorang Bapak Di Kisam Ilir OKU Selatan Tikam Anak Hingga Tewas.

Komentar Anda