UniqMag

Bupati Bondowoso Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017

berita terkini
Bupati saat menyampaikan nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017

BONDOWOSO, (suaraindonesia.co.id) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowso, menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Bondowoso terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2017, Jumat (22/6).

Penyampaian nota penjelasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Amin Said Husni di aula Graha DPRD Kabupaten Bondowoso, dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK-RI) paling lampat 6 bulan setelah anggaran berakhir.

“Laporan Keuangan Pemkab Bondowoso yang termaktub dalam Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” kata Bupati.

Bupati meyimpulkan jika hasil LHP BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemkab Bondowoso bisa diyakini dan dipercaya dan diakui oleh BPK-RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

“LHP laporan keuangan tahun 2017 telah kami terima tanggal 25 Mei 2018 lalu. Dan patut kita syukuri BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang keenam untuk Bondowoso,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan serapan anggaran pada APBD tahun anggaran 2017. Amin Said Husni juga memaparkan angka-angka dan persentase penyerapan anggaran selama tahun 2017 yang bakal dituangkan dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

“Penjelasan secara garis besar mengenai isi Raperda ini kiranya dapat dijadikan referensi dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya berharap Raperda ini bisa disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda) sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Plt Sekda, Kapolres, Dandim 0822, Pimpinan DPRD, Assiten Bupati, Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD), 25 anggota dewan, Camat, Kepala BUMN, serta perwakilan dari LSM dan organisasi.

Reporter : Wahyu Saputra
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Kebakaran Lahan Kembali Terjadi di Pontianak
Berita Selanjutnya Unik! Sambut HUT ke-73 Hari Kemerdekaan RI, Warga Pamekasan Siapkan Tank Amphibi

Komentar Anda