UniqMag

Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport Gelar Aksi Damai

berita terkini
Massa dari Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport saat aksi damai.

JAYAPURA, (suaraindonesia.co.id) - Forum Masyarakat Papua peduli Freeport  (FMPPF) mengelar unjuk rasa damai di kantor DPRD Papua.

Dalam orasinya salah satu pengunjuk rasa menyatakan jika orang papua sebagai pemilik hak wilayah harus diberdayakan. Mereka juga menyatakan bumi Papua jangan hanya dijadikan sumber pendapatan untuk pemerintah pusat saja.

“ Yang paling penting itu memberikan kewenangan, untuk memanfaatkan semua sumber sumber daya yang  ada di atas tanah ini dan untuk orang papua itu menjadi tuan diatas tanah dan negerinya sendiri,” kata Samuel Tabuni, Kamis (9/8).

"Ada lembaga Dewan Perwakilan  Rakyat Papua  (DPRP), dan ada juga lembaga Majelis Rayat Papua (MRP), mereka yang menjadi payung  agar memberikan ruang ruang untuk masyarakat Papua tidak harus mundur tidak harus punah,” lanjutnya.

Ia pun kaitkan dengan kata lain, kalau kami tidak melayani tidak berbua besar harapan dan masa habis.

Massa juga mengkritisi pemerintah pusat agar memberikan ruang kepada DPR Papua, Gubernur Papua MRP untuk memimpin dan memajukan wilayah Papua,

“Supaya pemimpin-pemimpin papua  DPRP, Gubernur MRP di beri ruang yang besar. Tetapi, saya ikuti dalam media soal Freeport ini kami rakyat Papua  seakan akan  tidak tertulis dalam negara indonesia ini, “ kata Samuel.

Sementara itu kepala suku besar wilayah Mepago Nus Gobay, mengatakan selama ini telah berusaha mengayomi masyarakat Papua.

“Sebagai kepala kepala suku kami selali mengayomi masyarakat namun permintaan kami tidak di penuhi. Kita ingin semua masyarakat bergerak bersama untuk memajukan Papua dengan semua sumber daya yang ada,” katanya.

Massa juga mendesak agar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rayat   Papua, Ferinando Tinal menerima  aspirasi mereka  ”Kami akan tindak lanjuti akan membentuk tim pansus” kata Tinal saat menerima perwakilan massa.

“Aspirasi ini kami  terima dan akan di tidak lanjut , kalau aspirasi ini tidak kita jalankan dosa besar hukumnya, " lanjutnya.

Sementara Ketua Komisi I Ruben Magai, akan berusaha untuk memperjuangkan hak ulayat.

“Soal pembagian hak sebesar 10%  dari 100% investasi dari investor akan kita bicara nanti itu di komisi keuangan dan pemerintah daerah dan Jakarta sehingga kedepan kita akan fokus membangun memakmurkan rakyat,” katanya.

“Kita masyarakat seharusnya membayar pajak kepada pemerintah dan negara karena kewajiban pajak sudah di bayarkan PT. Freeport," pungkasnya.(orgenes bunai)

 

Reporter : Rio Christiawan
Editor : Farhan Jordan
Berita Sebelumnya Api Hanguskan Lapak dan Rumah di Pamekasan
Berita Selanjutnya Unik! Sambut HUT ke-73 Hari Kemerdekaan RI, Warga Pamekasan Siapkan Tank Amphibi

Komentar Anda