UniqMag

Pembanguan Jembatan Penghubung Dua Kecamatan di Kutim Masih Menuai Hambatan

berita terkini
Kasi Intel Kejari, Juli Hartono saat diwawancara di ruangannya

KUTAI TIMUR, (SuaraIndonesia.co.id) – Rencana pembanguan jembatan penghubung dua Kecamatan, yakni Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kaltim hingga kini masih menui hambatan.  Salah satunya hambatan tersebut kawasan tersebut masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) dan menjadi kawasan pemukiman penduduk.

Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kutim, Juli Hartono menuturkan, jika TP4D sudah berulang kali mengadakan rapat untuk mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut bersama Dinas PU dan Bappeda.

"Permasalahan yang dihadapi itu bersifat kompleks, dan dari itu kami dari tim TP4D berusaha mencari alternatif terbaik sesuai tupoksi kami, sehingga pembangunan tetap berjalan dengan baik dan hak masyarakat dapat dihormati tanpa melanggar undang undang," ucap Juli saat ditemui di Kantor Kejari Sangatta, Jumat (9/8/2018) kemarin.

Selain permasalahan lahan, menurutnya belum berjalannya pembangunan jembatan tersebut disinyalir dari keuangan daerah yang memang belum stabil sehingga pembangunan daerah menjadi terhambat dan sedikit meleset dari rencana pemerintah daerah. Ia menegaskan, tugas utama dari TP4D Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

“Kami juga memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain. Serta memberikan pendampingan hokum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir,” terang Kasi Intel Kejari Sangatta tersebut.

Juli menambahkan, jika komitmenTP4D akan terus mengawal dan mengamankan pembangunan daerah sesuai dengan tupoksi TP4D.

“Perlu digaris bawahi yang kami kawal dan kami amankan adalah uang negara yang digunakan dalam pembangunan sehingga negara tidak menderita kerugian dan tentunya juga kepentingan publik, bukan pejabatnya ataupun yang lain dan TP4D bukanlah suaka ataupun tempat perlindungan bagi pelanggar hukum," pungkasnya. (Qiqi)

Reporter : Al Gazali
Editor : Sulhan Hadi
Berita Sebelumnya Dua Santri Asal Thailand dan Wanita Jerman Diamankan Imigrasi Jember
Berita Selanjutnya Unik! Sambut HUT ke-73 Hari Kemerdekaan RI, Warga Pamekasan Siapkan Tank Amphibi

Komentar Anda