SUARA INDONESIA, BONTANG - Proyek Penataan Jalan Tanjung Laut (PU) senilai Rp 2,2 miliar yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Kehutanan Kota Bontang menjadi sorotan. Pasalnya, kondisi trotoar di Jalan Pahlawan, yang merupakan bagian dari proyek tersebut, kini mengalami kerusakan parah dan menyebabkan beberapa kecelakaan.
Salah satu insiden terbaru menimpa warga Bontang, Budi Kusuma (29), yang terperosok di trotoar rusak ketika mencoba menghindari genangan air.
Menanggapi insiden tersebut, Ketua Sementara DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengkritik keras dinas terkait atas kelalaian dalam aspek keselamatan proyek.
“Itu pentingnya dinas terkait memahami tentang keselamatan ketika mengerjakan sebuah proyek, apalagi di trotoar BK yang saat ini sudah sangat parah kondisinya,” tegas Andi Faizal usai Rapat Paripurna pada Kamis (22/8/2024) kemarin.
Andi menjelaskan bahwa ketika bagian dari trotoar, seperti jembatan kayu, dibongkar, seharusnya ada rambu-rambu yang dipasang untuk memberi tahu masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintasi area tersebut. “Ini adalah hal yang paling utama dalam mengerjakan proyek, salah satunya keselamatan dan pemberitahuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Andi, kejadian serupa tidak boleh terulang karena menyangkut keselamatan warga. Meskipun proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPIN) Kaltim, Andi Faizal menekankan pentingnya intervensi dari pemerintah kota.
“Kita lihat trotoar ini seharusnya sudah diintervensi oleh pemkot. Artinya, walaupun itu adalah kewenangan pemerintah pusat, tapi ini menyangkut hajat hidup dan keselamatan masyarakat BK,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kota Bontang telah sering mengupayakan penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk proyek-proyek yang mendesak.
“Kami di DPRD selalu mengintervensi pemkot untuk menggunakan dana APBD, berkomunikasi dengan kementerian supaya kita bisa menggunakan APBD di wilayah yang menjadi kewenangannya,” ujar Andi.
Namun, ia mengatakan bahwa pemerintah kota sering kali menolak penggunaan APBD dengan alasan proyek akan didanai oleh pemerintah pusat. “Tapi buktinya sampai sekarang itu tidak menjadi prioritas,” kritiknya.
Andi juga menyoroti contoh sukses pengaspalan Jalan Letjen R Suprapto, depan Rumah Sakit Amalia, yang berhasil menggunakan dana APBD meskipun awalnya merupakan jalan nasional.
“Ini yang sebenarnya kita harapkan. Ketika ada sesuatu yang sudah mendesak untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, seharusnya kalau tidak ada kejelasan dari pusat, kita bisa koordinasi untuk mengambil sikap,” katanya.
Andi kemudian mendesak pemerintah untuk lebih cepat dalam mengintervensi proyek-proyek yang mendesak demi keselamatan warga. “Karena ini sudah menimbulkan korban, saya kira seharusnya pemerintah bisa mengintervensi ini lebih cepat,” pungkasnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam dari pihak pemerintah dan dinas terkait mengenai keselamatan publik dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Kejadian yang menimpa Budi Kusuma seharusnya menjadi peringatan keras agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban akibat kelalaian dalam pengelolaan proyek publik.
Pemerintah kota setempat diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki trotoar yang rusak dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi