Investor Asing Tarik Modal Rp922 T dari Indonesia, Dekan FEBI UIN KHAS Jember Ingatkan Ini

Prof. Ubaidillah mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah serta anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi indikator utama yang sangat mewakili kondisi perekonomian saat ini. 

Ia menilai akar masalah dari gejolak ini cukup jelas, yakni terjadinya pelarian modal (capital outflow) di mana para investor beramai-ramai menarik dana mereka dari pasar keuangan Indonesia di tengah narasi 'sell Indonesia' yang diserukan oleh pihak asing. Bahkan modal yang ditarik investor asing dari aset di Indonesia mencapai Rp 922 Triliun.

"Menurut saya, kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Indikator berupa pelemahan rupiah dan anjloknya IHSG sudah mewakili. Masalahnya jelas, investor lari tarik uangnya," tegas Prof. Ubaidillah dalam keterangannya.

Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, akademisi sekaligus pakar ekonomi Islam tersebut menuturkan bahwa kunci utama untuk memulihkan stabilitas adalah memperkuat kepercayaan publik. 

Investor dan pelaku pasar membutuhkan kepastian serta sentimen positif agar bersedia menanamkan modalnya kembali di dalam negeri.

Lebih lanjut, Prof. Ubaidillah memberikan rekomendasi konkret terkait langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Ia menyarankan agar pemerintah bersikap realistis dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program kerja yang berpotensi menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara masif.

Kekhawatiran ini dinilai beralasan mengingat nilai proyek-proyek prioritas baru tersebut menelan biaya yang sangat fantastis. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tercatat membutuhkan pagu anggaran yang diproyeksikan bisa mencapai Rp 335 triliun lebih demi menjangkau target pemenuhan gizi skala nasional, meskipun kini sudah dipangkas, namun masih di atas Rp 268 triliun.

Sementara itu, program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diperkirakan menyedot total dana hingga Rp250 triliun, di mana melalui aturan terbaru, pemerintah bahkan mewajibkan penyesuaian hingga 58,03 persen dari pagu Dana Desa nasional (sekitar Rp34,57 triliun) dialokasikan khusus untuk menyokong program koperasi tersebut.

Menurut Prof. Ubaidillah, efektivitas dan skala prioritas dari pos anggaran raksasa ini harus ditinjau ulang secara ketat demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ketahanan pengelolaan keuangan negara.

"Salah satu caranya ya hentikan program-program yang amat sangat menguras anggaran negara dan menurunkan kepercayaan publik seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Perlu dievaluasi menyeluruh," pungkasnya.

Pernyataan dari Dekan FEBI UIN KHAS Jember ini menjadi catatan kritis penting bagi pemangku kebijakan, terutama dalam menyeimbangkan antara realisasi janji politik pemerintah dan menjaga stabilitas makroekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. (Adv)