SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id - DPRD Kabupaten Situbondo berharap pembahasan APBD KUA-PPAS dalam rapat Paripurna tidak mendapat kendala dalam prosesnya.
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Edi Wahyudi mengatakan, pembahasan ini bisa berjalan sesuai ketentuan Perundang-undangan, sehingga bisa ditetapkan pada Agustus 2023 ini.
"Ketika masih ada kendala dalam prosesnya, maka ini akan berdampak pada jadwal Paripuran pengesahannya, kalau jadwal pengesahaannya molor maka yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Situbondo, semoga saja tidak molor," ujarnya, Senin (07/08/2023).
Ia menyebutkan mekanisme penetapan APBD 2024 setelah rapat Paripurna masih perlu dibahas antar komisi-komisi di DPRD Situbondo.
"Setelah itu selesai masuk ke Badan Anggaran (Banggar) dan kemudian naik ke Paripurna pengesahan KUA-PPAS," tuturnya.
Sementara dalam rapat, Wakil Bupati Situbondo, Khoironi menyampaikan, kebijakan pengelolaan pendapatan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2024 perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam tahun 2024.
"Oleh sebab itu, perlu adanya upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pajak daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. daerah," jelasnya.
Menurut dia, kerangka kebijakan pengelolaan belanja pada 2024 ini menerapkan konsep money follows program prioritas dalam pengalokasian anggaran, memenuhi persentase alokasi belanja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perlu diketahui, Bupati Karna Suswandi berhalangan hadir dalam rapat Paripurna ini karena masih dalam keadaan sakit.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Lukman Hadi |
Komentar & Reaksi