SUARA INDONESIA

Tok! DPRD Banyuwangi Sahkan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 jadi Perda

Muhammad Nurul Yaqin - 29 May 2024 | 14:05 - Dibaca 1.64k kali
News Tok! DPRD Banyuwangi Sahkan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 jadi Perda
Paripurna DPRD Banyuwangi dalam rangka pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. (Foto: Istimewa).
SUARA INDONESIA, BANYUWANGI - Rapat Paripurna yang digelar DPRD Banyuwangi, Rabu (29/5/2024) mengesahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 menjadi Perda.

Pengesahan itu ditandai dengan ketukan palu yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, selaku ketua Sidang Paripurna. Dua Wakil Ketua DPRD seperti Michael Edy Hariyanto dan M. Ali Mahrus turut mendampingi.

Paripurna turut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sugirah, Sekretaris Daerah Mujiono, Asisten Bupati, Kepala OPD, Camat, lurah, hingga anggota dewan dari lintas fraksi.

Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto selaku pimpinan Banggar dalam laporan akhir pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 menyampaikan beberapa catatan kepada eksekutif.

Saran Banggar diantaranya meminta Pemkab untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pembangunan Daerah juga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang cukup.

Dewan membeberkan bahwa konstruksi pos pendapatan daerah saat ini masih sangat tergantung pada bantuan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.

“Kontribusi PAD pada APBD harus optimis untuk kita tingkatkan secara progresif menuju kemandirian fiskal,” ungkap Michael.

Dewan menyampaikan apresiasi atas beberapa capaian target pendapatan dari beberapa sektor yang terealisasi sangat baik bahkan melebihi target.

Disisi lain dewan menyayangkan di sisi sektor retribusi yang masih lemah sumbangsihnya terhadap PAD. Tahun 2023 realisasi retribusi sebesar 60,47 persen. Capaian tersebut diminta dilakukan upaya progresif.

Banggar mencontohkan seperti pemetaan potensi dan validasi kembali objek, melalui OPD penghasil, Pembangunan Sistem dan jaringan untuk mendorong kemudahan layanan wajib pajak-retribusi.

“Kecukupan Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas serta diberikan reward sesuai ketentuan,” sambung Michael.

Selanjutnya optimalisasi pemanfaatan CSR perusahaan dalam rangka mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dewan meminta dilakukan kajian ulang atau perhitungan kembali terhadap potensi pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang dimaksud bersumber dari berbagai aset daerah seperti sewa lahan/tanah, sewa gudang/bangunan milik daerah, dan sejenisnya.

Dewan juga mengingatkan eksekutif bahwa tidak ada yang dapat menjamin keselamatan saham yang minoritas di PT Merdeka Copper Gold Tbk Cq PT Bumi Suksesindo (BSI). Padahal harga saham sangat fluktuatif dan dapat tergerus turun sewaktu waktu, apa lagi ditengah kondisi geopolitik global yang dinamis dan sulit diprediksi saat ini.

“Untuk itu agar segera dilakukan koordinasi untuk terbangunnya transparansi, adapun wacana pengalihan menjadi Dana Abadi merupakan keniscayaan untuk di lakukan kajian mendalam, “ ucapnya.

Disisi lain, DPRD juga memberikan apresiasi terhadap proses yang sedang berlangsung dalam penanganan PT PBS, agar terus diupayakan secara konsisten, progresif dan kehati-hatian agar tidak berdampak masalah hukum lain di kemudian hari.

Selain itu, upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui pembelian kapal sejatinya merupakan idea dan ikhtiar cemerlang, hanya saja dalam proses perencanaan dan pengadaan maupun operasional pengelolaannya harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan kehati hatian.

“Karena tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki potensi kelautan yang terdapat seperti Pelabuhan seperti Banyuwangi, ini merupakan potensi yang sangat prospektif dan nilai ekonomi tinggi, potensi ini kedepan agar dirintis dan dikelola secara profesional oleh SDM yang kapabel dan berintegritas, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian fiskal Daerah,” ucap Michael.

Di akhir laporan dewan menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas upaya eksekutif dalam pemenuhan kuota pupuk hingga kurang lebih 90% dari kebutuhan. Namun demikian agar pengawasan dan pengendalian distribusinya terus dilakukan.

“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan langkah strategis menuju kemandirian pangan kita, sejalan dengan hal tersebut, agar Peraturan Daerah tentang LP2B segera difinalisasi,” tegas Michael.

Sementara Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih kepada DPRD Banyuwangi atas respon positifnya terhadap Raperda tersebut.

“Dengan disetujuinya Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan APBD lebih baik dan dapat manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi,” ungkap Ipuk.

Untuk selanjutnya raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 masih memerlukan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

“Rekomendasi atas hasil evaluasi harus diakomodasi dalam raperda untuk segera ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda,” pungkas Ipuk. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Muhammad Nurul Yaqin
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV