SUARA INDONESIA

Anggota PPS Tersandung Kasus Narkoba, Elemen Masyarakat Pertanyakan Profesionalitas KPU Tapteng 

Lamhot Naibaho - 24 June 2024 | 16:06 - Dibaca 796 kali
News Anggota PPS Tersandung Kasus Narkoba, Elemen Masyarakat Pertanyakan Profesionalitas KPU Tapteng 
Kantor KPU Tapteng Jl. Marison No.7, Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. (Foto: Istimewa)

​SUARA INDONESIA, TAPTENG - Tertangkapnya salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2014 di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat.

Mereka menyoroti profesional KPU Tapteng dalam rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024. Sebab, [pada rekrutmen PPK dan PPS, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, badan adhoc Pilkada 2024 harus dinyatakan bebas dari penggunaan narkotika.

"KPU Tapteng mengotori muka sendiri. Inilah jika perekrutan dilakukan tidak profesional," kata Wakil Sekretaris DPD LIRA Tapteng, Sefri Fernando Siahaan, Senin (24/6/2024).

Diterangkan, PPK dan PPS memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemilu. Bagi masyarakat yang mendaftar dan berniat menjadi anggota PPK dan PPS, harus memenuhi dan menyertakan beberapa dokumen persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan beberapa persyaratan yang salah satu di antaranya, mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

"Jika aturan ini dilaksanakan, kita yakin badan adhoc terpilih tidak akan tersandung kasus narkotika," tegas Sefri.

Dalam kasus ini, sambung Sefri, kinerja KPU Tapteng patut dipertanyakan, terkait sejauh mana penerapan persyaratan bebas dari penyalahgunaan narkotika dalam rekrutmen badan adhoc tersebut.

Apakah badan adhoc terpilih menyertakan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, atau persyaratan tersebut hanya sebagai formalitas.

"Ini harus kita pertanyakan. Dari aturan yang telah ditetapkan, setiap badan adhoc terpilih seharusnya menyertakan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari instansi berwenang," pungkas Sefri. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Lamhot Naibaho
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV