SUARA INDONESIA

Pansus LHP DPRD Situbondo Minta Eksekutif Bentuk Tim, Tindaklanjuti Hasil Temuan BPK RI

Syamsuri - 24 June 2024 | 19:06 - Dibaca 1.35k kali
News Pansus LHP DPRD Situbondo Minta Eksekutif Bentuk Tim, Tindaklanjuti Hasil Temuan BPK RI
Pansus LHP BPK RI DPRD Situbondo saat rapat bersama sekda, kepala bappeda dan dishub di Aula Rapat Paripurna DPRD. (Foto: Syamsuri/Suaraindonesia.co.id)

SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Kabupaten Situbondo, terus berupaya melakukan rapat secara maraton bersama beberapa OPD di lingkungan Pemkab Situbondo, terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2023.

Dari hasil temuan BPK RI, untuk honor kegiatan yang harus dikembalikan yaitu kurang lebih sebesar Rp. 1,4 miliar di beberapa OPD. Dari jumlah tersebut, salah satunya ada kelebihan membayar honor kegiatan kepada Sekretaris Daerah Wawan Setiawan sebesar Rp 107 juta. Padahal honor yang harus ditetima itu hanya Rp 45,2 juta.

Hal tersebut terjadi karena sesuai dengan amanat UU, untuk menerima honor kegiatan tersebut, sekretaris daerah hanya dibatasi dua kali di masing-masing kegiatan OPD.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus LHP BPK RI, Johantono usai rapat kerja bersama sekretaris daerah, kepala bappeda dan kadishub di Aula Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, Senin (24/06/2024).

Menurutnya, kelebihan pembayaran honor ini sudah ada regulasi sebagai panduan untuk menyusun rencana anggaran yang dilakukan oleh masing masing OPD. Untuk totalnya, pihaknya masih belum mengetahui secara detail hasil temuan dari BPK RI tersebut.

"Kita terus berusaha bekerja secara maraton dan melakukan rapat setiap hari untuk bisa mensupport OPD agar menindaklanjuti hasil temuan BPK RI tersebut. Alhamdulillah, dari hasil pertemuan tadi, semuanya telah bersedia untuk menyelesaikan dan mengembalikan keuangan yang jadi temuan," ujarnya.

Dia berharap, dari hasil temuan BPK RI ini, bisa dilaksanakan proses pengembalian sebelum 60 hari ke depan oleh beberapa OPD, sehingga nanti setelah batas akhir nilainya benar-benar sudah nol rupiah.

"Dari hasil pertemuan dengan beberapa OPD ini kita masih belum bisa menyimpulkan, karena proses pansus ini masih belum selesai dan terus berjalan empat bulan ke depan untuk melakukan proses pendalaman data, sesuai dengan dokumen yang kita pegang hari ini," bebernya.

Lebih lanjut Johantono menjelaskan terkait masalah honor ini ada 12 OPD yang jadi temuan BPK RI ditambah sekda, kepala bappeda dan kepala BKAD. Selain itu, juga ada temuan BPK RI terkait masalah PLN. Untuk masalah ini, pihaknya butuh waktu untuk melakukan proses pendalaman data yang dimiliki.

"Untuk masalah PLN ini, nanti kita konfrontir antara data yang dimiliki sesuai dengan dokumen yang dimiliki dishub,” katanya.

“Selanjutnya, akan kita cek di lapangan untuk menentukan beban APBD yang sudah terlanjur dibayar oleh pemda. Dalam hal ini dishub, sebesar Rp 2 miliar. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini, pihak PLN bisa mengembalikan keuangan yang terlanjur dibayar ke kasda," imbuhnya.

Menurut Johantono, kelebihan pembayaran ini terjadi karena faktor tidak fair disbuuh saja ketika didatangi oleh BPK RI. Padahal, di situ sudah ada perjanjian antarabupati dengan PLN yang isinya adalah setiap akhir tahun dilakukan uji petik untuk menentukan titik-titik mana yang harus muncul tagihan dari PLN, tetapi selama ini masih belum dilakukan oleh OPD terkait .

"Justru dinas perhubungan mengingkari perjanjian yang sudah dibuat bersama PLN. Namun sayangnya, tadi ketika ditanya pihak dishub oleh Pansus DPRD saat rapat, tidak dapat menjawab apa-apa. Ini kan lucu," terangnya.

Terkait temuan ini, respons sekretaris daerah terkesan santai. Padahal, hasil temuan BPK RI ini adalah amanat undang-undang yang harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

“Jadi, harapan Pansus DPRD kepada eksekutif agar segera membentuk tim untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI ini. Supaya beberapa OPD yang jadi temuan BPK bisa segera menyelesaian semuanya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Wawan Setiawan menilai, Pansus LHP BPK RI DPRD ini bagus dengan tujuan untuk kebaikan kedepan. Juga agar menjadi evaluasi bersama untuk semua pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Situbondo, sehingga lebih baik lagi.

"Pemerintah daerah ini terdiri dari bupati, perangkat daerah dan DPRD, sehingga melalui Pansus LHP BPK RI DPRD ini, tentunya hal-hal yang menjadi substansi temuan BPK bisa segera diselesaikan," ucapnya.

Dari rekomendasi BPK RI ini, kata dia, memang ada pengembalian juga perbaikan tata kelola. “Dan dari semuanya ini, akan kita selesaikan dan tindaklanjuti, sehingga pada 2024 hasil temuan BPK sudah dapat diselesaikan semuanya,” tandas Wawan. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Syamsuri
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV