SUARA INDONESIA

Kapal Pukat Trawl Bebas Beraktivitas di Perairan Pantai Barat, Kok Dibiarkan?

Lamhot Naibaho - 26 June 2024 | 12:06 - Dibaca 1.36k kali
News Kapal Pukat Trawl Bebas Beraktivitas di Perairan Pantai Barat, Kok Dibiarkan?
Beberapa kapal nelayan yang menggunakan pukat trawl berlabuh di perairan Pantai Barat, Sumut, Rabu (26/06/2024). (Foto: Istimewa)

SUARA INDONESIA, SIBOLGA - Hingga saat ini, kapal nelayan yang menggunakan pukat trawl atau lebih dikenal pukat harimau, masih bebas beroperasi di kawasan pantai barat, Sumatera Utara, Rabu (26/06/2024).

Diduga puluhan kapal pukat harimau ini tiap tahunnya semakin bertambah.

 Para pelaku usaha tersebut tidak mengindahkan peraturan pemerintah tentang ekosistem dan biota laut yang semakin hancur akibat praktik ini.

“Mereka meraup keuntungan dengan cara curang. Yakni menangkap ikan dan spesies lainnya dengan menjaring hingga ke dasar laut dengan tidak mengikuti aturan,” kata Ikhmad Lubis, salah seorang pemerhati nelayan tradisional.

Menurutnya, dalam peraturan pemerintah mengenai alat tangkap jenis pukat harimau, telah dilarang sejak 1985 melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.

Namun, aturan ini hanya sebatas macan kertas, tidak bertaji bagi pelaku perusak biota laut. Seolah-olah, mereka tidak bisa dijerat dengan hukum. Padahal, aturan tersebut muncul setelah berbagai konflik besar antara nelayan tradisional dengan kapal trawl di berbagai daerah.

“Jelas-jelas hukumnya ada, tapi praktik ini tetap saja dilakoni. Dan sayang, tidak satu pun mampu dijerat hukum,” ujar Ikhmad.

Ikhmad juga beranggapan, bila kegiatan itu terus berlangsung, maka nasib nelayan tradisional tak akan mampu bertahan. Kehidupan nelayan terancam sengsara akibat praktik tersebut.

“Diduga, ada ratusan kapal pukat trawl asal Sibolga - Tapanuli Tengah yang bebas beroperasi,” ungkapnya.

Dia juga menyebut, kisarannya mencapai 60 lebih kapal yang besar dan ada ratusan untuk kapal kecil. Dan semua itu ada di Sibolga.

Ikhmad menyatakan, bukan hanya laut yang ada di Sibolga-Tapteng saja, tapi untuk daerah lain juga seperti itu. Selagi masih perairan Indonesia, sejatinya aturannya sudah jelas. Dilarang.

"Para pelaku usaha ini mengangkangi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016. Mereka terlihat bebas tambat ataupun bongkar hasil di gudang ikan Manullang atau gudang Sabena," tuturnya.

Menurut Ikhmad, merajalelanya pukat trawl ini akibat nelayan kecil takut bertindak seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena pada insiden sebelumnya, nelayan kecil bergerak dengan membakar sejumlah kapal pukat harimau, hingga dijerat oleh hukum.

“Kejadian 2001, sampai 12 unit dibakar oleh massa. Belakangan ini, trawl si Manullang dibakar. Masyarakat ya ditangkap oleh airud (polisi air)," kata pria yang juga mantan Ketua KNTM Sibolga ini. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Lamhot Naibaho
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV