SUARA INDONESIA

Sembilan Pelajar Terdakwa Pengeroyokan di Situbondo Divonis Tujuh Tahun Enam Bulan Penjara

Syamsuri - 26 June 2024 | 19:06 - Dibaca 1.67k kali
News Sembilan Pelajar Terdakwa Pengeroyokan di Situbondo Divonis Tujuh Tahun Enam Bulan Penjara
Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim PN Situbondo terkait kasus pengeroyokan yang dilakukan sembilan pelajar. (Foto: Syamsuri/Suaraindonesia.co.id)

SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, menjatuhkan vonis tujuh tahun enam bulan terhadap sembilan pelajar, atas kasus pengeroyokan terhadap siswa MTs berinisial MF (15) hingga meninggal.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua I Gede Karang Anggayasa dan hakim anggota, Anak Agung Putra Wiratjaya, serta I Made Muliartha, ini berlangsung di PN Situbondo, Rabu (26/06/2024) sore.

Vonis majelis hakim ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa Kejari Situbondo. Yakni maksimal tujuh tahun tiga bulan penjara.

Anak Agung Putra Wiratjaya mengatakan, berdasarkan pasal yang didakwakan, maksimal hukuman terdakwa adalah 15 tahun. Namun, bagi terdakwa yang masih anak atau di bawah umur, maka yang diberlakukan adalah ketentuan khusus. Yaitu hanya dijatuhkan pidana maksimal setengah dari ancaman maksimal pasal tersebut. Artinya, maksimal tujuh tahun enam bulan.

"Dalam tuntutan JPU itu ada beberapa anak yang dituntut dengan tujuh tahun dan ada juga yang tujuh tahun tiga bulan. Tapi putusan majelis hakim masing-masing anak dijatuhi hukuman yang sama, yaitu tujuh tahun enam bulan," terangnya.

Menurut Agung, kenapa semua anak ini dijatuhi hukuman yang sama, karena mereka semua melakukan perbuatan sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Jadi Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perbuatan dan akibatnya sama, maka pidana yang dijatuhkan itu sama, yaitu tujuh tahun enam bulan penjara," bebernya.

Sementara, kata Agung, yang berbeda dengan tuntutan JPU itu bahwa barang bukti yang disampaikan dirampas untuk negara. Namun, majelis hakim berpendapat berbeda.

Pertimbangannya, karena keluarga anak yang melakukan tindak pidana ini sebagian besar adalah kuli dan nelayan yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga majelis menilai untuk pemenuhan keluarga korban adalah lebih adil apabila barang bukti tersebut, yang salah satunya berupa motor itu, dirampas kemudian dilelang. “Dan hasilnya kemudian diserahkan kepada keluarga korban," imbuhnya.

Dengan begitu, tutur Agung, ada kepastian keluarga korban mendapat pemenuhan hak-haknya. Sedangkan terkait dengan denda, kata dia, anak-anak masih belum punya penghasilan, sehingga dalam perkara anak itu tidak bisa dijatuhi pidana denda.

Sementara, JPU dalam tuntutannya meminta agar majelis hakim menjatuhi pidana denda. Namun, tuntutan ini diganti dengan hukuman pelatihan kerja selama enam bulan.

Meski demikian, majelis hakim mengabulkan restitusi Rp 181.670.635 dari tuntutan jaksa sebesar Rp 2 miliar. Besaran restitusi ini sesuai dengan kepantasan dan kewajaran logis yang bisa dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Sementara itu, Penasihat Hukum Korban, Ricky Ricardo menilai, putusan majelis hakim ini sudah memenuhi rasa keadilan. Karena majelis tidak memilah anak yang berhadapan hukum yang satu dengan lainnya.

"Majelis hakim sudah melihat unsur rasa adil yang berkeadilan dengan tidak memilah-milah anak yang satu dengan anak yang lainnya. Tidak sama sebagaimana tuntutan JPU," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Syamsuri
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV