SUARA INDONESIA

Rugikan Negara hingga Puluhan Miliar, Tiga Tersangka Kasus Penyaluran KUR di BNI Bengkalis Diserahkan ke Kejaksaan

Yudha Pratama - 27 June 2024 | 21:06 - Dibaca 1.40k kali
News Rugikan Negara hingga Puluhan Miliar, Tiga Tersangka Kasus Penyaluran KUR di BNI Bengkalis Diserahkan ke Kejaksaan
Foto kolase tiga tersangka kasus penyaluran KUR BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Operasional Banking Office (OBO) Bengkalis, Riau. (Foto: Istimewa)

SUARA INDONESIA, RIAU - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Riau, menerima penyerahan tiga tersangka perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari penyidik Polda Riau.

KUR tersebut disalurkan kepada debitur perorangan yang diduga tidak sesuai ketentuan. Rentang waktunya terjadi pada 2020 sampai 2022 di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Operasional Banking Office (OBO) Bengkalis, Riau.

Ketiga tersangka itu yakni ER, DS, dan RR. Mereka diserahkan bersama sejumlah barang buktinya. “Mereka diduga melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan mengucurkan KUR kepada 450 orang yang tidak tepat sasaran," ujar Plh Kasi Penerangan Hukum Kejati Riau, Iwan Roy Carles, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2024).

Iwan juga mengemukakan, jumlah kerugian negara cukup besar mencapai puluhan miliar rupiah. Kerugian negara itu muncul setelah BPKP Provinsi Riau melakukan audit. "Bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 46.617.192.219," tuturnya.

Di sisi lain, Iwan mengaku, saat ini ketiga tersangka telah ditahan. Penahanan itu dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru, sembari menunggu jadwal persidangan.

Mereka disangka melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," jelas Iwan. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Yudha Pratama
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV