SUARA INDONESIA

Ratusan PTT SMP Geruduk DPRD Bondowoso, Minta Formasi P3K

Bahrullah - 28 June 2024 | 14:06 - Dibaca 2.14k kali
News Ratusan PTT SMP Geruduk DPRD Bondowoso, Minta Formasi P3K
Ratusan PTT SMP saat menggeruduk kantor DPRD Bondowoso (foto: Bahrullah/suaraindonesia.co.id)

SUARAINDONESIA,BONDOWOSO- Ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso.

PTT SMP se kabupaten yang berjumlah 107 orang itu datang melakukan audiensi menemui Komisi IV DPRD untuk menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus untuk PTT.

Mereka terdiri dari penjaga sekolah atau Satpam, tukang kebun, operator sekolah, pesuruh, dan staf tata usaha (TU) sekolah.

Titik Yuliatin, Wakil Ketua Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) menyampaikan, kedatangan ke DPRD memperjuangkan nasib para PTT SMP ke depan. Sebab, Pemkab Bondowoso tidak membuka formasi untuk calon P3K.

" Kami mengadu ke DPRD tentang nasib PTT SMP ke depan itu mau dibawa ke mana, saat ini yang ada formasi tes calon P3K itu hanya untuk guru tidak tetap (GTT), sedangkan untuk PTT tidak ada, terakhir yang ada pengangkatan hanya pada 2008, setelah itu sampai saat ini tidak pernah ada lagi," kata Titik Yuliati pada media usai bertemu dengan Komisi IV DPRD Bondowoso, Jum'at (28/6/2024).

Titik berharap pada Pemkab Bondowoso agar memberi kesempatan yang sama untuk PTT SMP, dengan cara membuka formasi P3K untuk mereka. Meski pihak pemerintah beralasan tak dibuka formasi P3K karena terkendala dengan anggaran.

" Kami berharap di Tahun 2025 sudah ada formasi P3K untuk PTT SMP di Kabupaten Bondowoso," ujarnya.

Tidak hanya cukup sampai disitu saja, kata Titik, para PTT juga berharap ada tambahan insentif dari pemerintah daerah untuk pegawai sekolah Non PNS.

Dia mengungkapkan, saat ini insentif yang diterima PTT dari sekolah tempat mereka bekerja sangat minim. Setiap PTT hanya menerima 30 sampai 40 persen, jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Bondowoso.

" Kami juga belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan hanya menerima insentif dari sekolah. Padahal kerja kami juga berat, sering lembur, terkadang lembur sampai larut malam seperti kerja operator sekolah," ujarnya.

Di tempat yang sama, H. Mahfidz, Wakil Ketua Komisi IV menyampaikan setelah mendengar aspirasi PTT SMP, agar Pemkab Bondowoso juga memberi kesempatan yang sama dengan membuka formasi P3K untuk mereka.

" Saya berharap tahun depan ada formasi itu karena mereka punya hak yang sama untuk mengikuti tes, cuma tidak ada formasinya. Saya mendorong pemda membuka formasi itu," ujarnya.

Kata Mahfidz, Komisi IV akan mengusulkan agar Dinas Pendidikan untuk mengkalkulasi semua PTT, baik di SD dan SMP,  jumlah pasti mereka harus ketemu dan ada harus anggaran untuk tambahan insentif diberikan kepada mereka yang bersumber dari APBD.

Dia mengungkapkan, kesejahteraan mereka masih jauh di bawah UMR. Kesejahteraan yang diterima mereka bukan dari insentif dana daerah, namun dari dana Bos.

" Kesejahteraan yang diterima bervariasi, antara Rp.300 ribu - Rp.600 ribu per bulan," ungkapnya.

Legislator alumni Nurul Jadid ini berharap, agar Pemkab Bondowoso juga memperhatikan nasib mereka dengan cara membuka formasi P3K. Sebab, mereka sudah ada yang mengabdi 16 tahun, bahkan ada yang lebih.

Pihaknya juga mendorong, agar PTT juga datang ke Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal yang sama tentang formasi P3K dan menyampaikan aspirasi agar ada tambahan insentif dari pemerintah daerah dari APBD.

" Kami juga menargetkan bagaimana tahun depan ada anggaran yang diberikan kepada mereka," pungkasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Bahrullah
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV