SUARA INDONESIA

Sempat Berpolemik, Pemkab Sidoarjo Janji Bantu Selesaikan Izin Rumah Ibadah GPdI di Desa Mergosari

Amrizal Zulkarnain - 02 July 2024 | 01:07 - Dibaca 1.44k kali
News Sempat Berpolemik, Pemkab Sidoarjo Janji Bantu Selesaikan Izin Rumah Ibadah GPdI di Desa Mergosari
Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, didampingi Kepala Kemenag Sidoarjo, Ketua FKUB Sidoarjo, Camat, Danramil, serta Kepala Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, saat musyawarah. (Foto: Amrizal/Suara Indonesia)

SUARA INDONESIA, SIDOARJO - Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, menanggapi polemik atas viralnya video Kepala Desa Mergosari Eko Budi Santoso, yang diduga melarang ibadah di rumah doa GPdI di Dusun Mergojog RT 09 RW 02, Desa Margosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen akan membantu pihak rumah doa GPdI dalam proses perizinan pendirian rumah ibadah tersebut.

Subandi yang hadir dalam musyawarah, Senin (1/7/2024) petang di Balai Desa Mergosari, akan bertanggung jawab menyelesaikan semua izin rumah doa GPdI yang dibutuhkan, sesuai permintaan masyarakat setempat.

"Sementara izin dalam proses, warga rumah doa GPdI dianjurkan beribadah di rumah masing-masing," ujar Subandi.

Dia menyampaikan, masyarakat Desa Tarik selalu terbuka dan ramah terhadap siapapun. Subandi juga memastikan bahwa isu yang beredar terkait video viral sebelumnya tidak benar.

Warga Tarik, yang dikenal komunikatif dan terbuka, tetap mendukung penggunaan sementara tempat ibadah yang izinnya sedang diproses. "Contohnya tempat ibadah yang saat ini belum ada izinnya, tetap diizinkan," katanya.

"Kami berjanji dalam waktu satu bulan semua perizinan akan selesai, sehingga rumah ibadah dapat segera digunakan kembali," imbuh Subandi.

Subandi, juga akan terus mendampingi proses perizinan di dinas terkait hingga Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan tidak ada kendala.

Sehingga dengan demikian, menurut pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut, merasa tidak terdapat permasalahan signifikan dari masyarakat setempat. "Dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat juga mengaku tidak ada permasalahan," terangnya.

Selain itu, ditambahkan Subandi, terkait perizinan yang ada di desa, pihaknya telah meminta camat, kades, serta danramil, untuk selalu mengawal, terutama tanda tangan atau persetujuan lingkungan setempat.

Terkait klaim pihak rumah doa GPdI yang mengurus perizinan memakan waktu dua tahun tersebut, langsung dibantah oleh Subandi. "Kalau kita di Sidoarjo tapi mengurus IMB di Kalimantan, ya bisa jadi dua tahun. Kalau di Sidoarjo, insyaallah dengan kita kawal tidak akan lama dan berlarut-larut," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Amrizal Zulkarnain
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV