SUARA INDONESIA

Komisi II DPRD Bondowoso Nilai Kasus PT Bogem Belum Ada Titik Jelas, LSM Berdikari Laporkan Komisaris

Muhammad Nurul Yaqin - 02 July 2024 | 15:07 - Dibaca 1.15k kali
News Komisi II DPRD Bondowoso Nilai Kasus PT Bogem Belum Ada Titik Jelas, LSM Berdikari Laporkan Komisaris
Andi Hermanto Ketua Komisi II (Kanan-Kiri) Sumarhum Komisaris PT Bogem (Foto: Kolase/suaraindonesia.co.id)

SUARAINDONESIA,BONDOWOSO- Prahara kasus korupsi PT Bondowoso Gemilang (Bogem) belum mencapai titik akhir.

Muncul pula istilah penanganan kasus dugaan korupsi PT Bogem jilid II, dan muncul desas desus salah satu tersangka sudah di SP3, walau pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso belum buka suara.

Andi Hermanto Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menilai, penanganan kasus korupsi PT Bogem sampai saat ini belum ada titik jelas.

Andi mempertanyakan terkait progres penanganan kasus korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perkopian tersebut pasca penanganan kasus PT Bogem jilid I.

Menurut Andi, sampai saat penanganan kasus dugaan korupsi PT Bogem yang merugikan ratusan juta rupiah anggaran dari APBD Bondowoso itu masih belum tuntas.

"Kasus yang terbaru atau Kasus Bogem jilid II, yang katanya Pemda dan direksi yang baru sudah dipanggil itu bagaimana kelanjutannya," kata Andi Hermanto pada media di DPRD Bondowoso, Senin (1/7/2024).

Andi juga mendukung langkah langkah penegak Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja sesuai dengan aturan yang ada terkait dengan kasus korupsi PT Bogem.

Pihaknya pula mempertanyakan progres penanganan kasus Bogem jilid I. Sebab, kasus Bogem jilid II merupakan rentetan dari kasus yang pertama.

Menurutnya, Komisi II akan terus menyoroti perkembangan kasus korupsi BUMD yang bergerak di bidang perkopian tersebut.

"Dari awal terbongkarnya kasus itu sejak komisi II melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PT Bogem pad 2020. Kami menemukan kejanggalan belanja kopi sebanyak 18 ton," ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat itu dalam Sidak tersebut Komisi II menemukan adanya harga pembelian barang yang dilakukan oleh para direksi PT. Bogem dinilai terlalu mahal dari harga pasaran.

“PT. Bogem membeli barang sekitar Rp.75 ribu ke kelompok tani. Padahal, harga di pasar itu lebih rendah,” katanya.

Andi menyampaikan, DPRD juga memiliki tugas melakukan pengawasan, sama dengan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi yang menjadi tupoksi legislatif.

Pengawasan itu dilakukan karena PT. Bogem menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari APBD.

"Kalau tidak ada anggaran pemerintah kita tidak cawe cawe mengawasi PT Bogem, yang tidak punya hak DPRD itu mengadili," ujarnya.

Di lain pihak, agar kasus ini diproses sampai tuntas, LSM Berdikari juga melaporkan Sumarhum komisaris PT Bogem ke Kejaksaan Negeri Bondowoso yang diduga komisaris tersebut terlibat potensi korupsi Perusda yang bergerak di bidang perkopian tersebut.

Ketua LSM Berdikari Hery Masduki menerangkan, Sumarhum dilaporkan berdasarkan hasil audit pihak berwenang menyatakan juga terlibat dugaan korupsi PT Bogem.

"Sumarhum selaku Komisaris PT Bogem juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Kopi Arabika Java Ijen. Kelompok tani tersebut merupakan pemasok utama kopi arabika green bean ke Perusahaan yang dipimpinya. Ini ada dugaan unsur KKN dalam belanja pengadaan kopi dan dugaan monopolistik," ujarnya.

Saat dilakukan audit kata Hery, ditemukan stock opname kopi di gudang penyimpanan. Diketahui terdapat persediaan kopi dalam bentuk HS Kering sebanyak 175 karung dari 10.500 kg.

Selain itu, LSM Berdikari minta Kejari untuk memeriksa UPH Java Ijen agar mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian mutu kopi Arabika green bean, dan mempertanggungjawabkan aliran dana yang masuk ke rekening pribadi an. Rudi Hartoyo, SP sebesar Rp1.641.538.200.

Sementara, Sumarhum Komisaris PT Bogem belum memberikan tanggapan saat dilakukan konfirmasi media.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Muhammad Nurul Yaqin
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV