SUARA INDONESIA

Tiga Tersangka Kasus Pupuk Bersubsidi di Bengkalis Ditahan

Yudha Pratama - 04 July 2024 | 23:07 - Dibaca 1.61k kali
News Tiga Tersangka Kasus Pupuk Bersubsidi di Bengkalis Ditahan
Tiga tersangka kasus pupuk bersubsidi dibawa ke Lapas Bengkalis. (Foto: Istimewa)

SUARA INDONESIA, BENGKALIS - Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dan Penjualan Pupuk Subsidi pada Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020/2021.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi.

"Ketiga tersangka itu adalah DS, FY, dan N. Sebelum ditetapkan tersangka mereka diperiksa selama kurang lebih 3 Jam," ujar Kasi Intel Kejari Bengkalis, Herdianto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara Indonesia, Kamis (4/7/2024).

Herdianto membeberkan kaitan ketiga tersangka dalam perkara ini. Pertama, kata dia, tersangka DS merupakan pengecer pupuk subsidi (swasta), lalu tersangka FY merupakan penyuluh pertanian dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan (PNS).

"Kemudian tersangka N merupakan Tim Verifikasi dan Validasi yang saat ini telah pensiun," ucapnya.

Herdi juga mengemukakan bahwa ketiga tersangka ini telah diperiksa dengan status sebagai tersangka. Pemeriksaan para tersangka juga didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik.

"Jadi setelah selesai melakukan pemeriksaan tersangka kita langsung bawa ke Lapas Bengkalis untuk dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan dengan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu," tuturnya.

Kasi Intel Bengkalis itu juga mengemukakan bahwa perbuatan ketiga tersangka ini telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Perbuatan melawan hukum itu terjadi pada periode tahun 2020 dan 2021. Yaitu dengan sengaja mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga penyaluran pupuk subsidi diterima oleh petani yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Juknis Kementerian Pertanian.

"Sehingga akibat dari perbuatan para berdasarkan audit BPKP Riau, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 497.103.422," paparnya.

"Jadi terhadap ketiga tersangka kita dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang No, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP," jelas Herdianto memungkasi. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Yudha Pratama
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV