SUARA INDONESIA

DPRD Situbondo Larang PT Printam Prima  Beroperasi sebelum SHGU Beres

Syamsuri - 11 July 2024 | 16:07 - Dibaca 1.36k kali
News DPRD Situbondo Larang PT Printam Prima  Beroperasi sebelum SHGU Beres
Komisi I dan III DPRD Situbondo saat rapat gabungan bersama pengacara PT. Printam Prima, PUPP dan DLH. ( Foto: Syamsuri/Suaraindonesia.co.id)

SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Komisi I dan III DPRD Situbondo menggelar rapat Gabungan bersama Dinas PUPP, DLH dan Penasihat Hukum PT. Printam Prima, Kamis (11/07/2024). Mereka membahas soal pengelolaan lahan tambak yang ada di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, yang sampai saat ini masih belum selesai.

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengungkapkan, rapat itu terkait proses pembangunan tambak PT Printam Prima, karena PT tersebut beberapa kali sudah melakukan rapat dengan Komisi I, namun sampai sekarang SHGU-nya masih belum diperbaharui, padahal masa berlakunya sudah habis sejak 2011 lalu.

"HGU PT Printam Prima sampai hari ini masih belum diperbaharui atau diperpanjang, selain itu juga ada surat dari BLBI yang masih belum dinyatakan bebas dari dari tanggungan. Artinya PT. Printam Prima ini butuh dua dokumen penting yang harus dilengkapi yaitu yang pertama terbitnya HGU yang baru dan kedua surat dari BLBI,” katanya.

"Jadi kalau semua dokumen tersebut sudah bisa dipenuhi, maka PT. Printam Prima ini bisa beraktivitas kembali, sehingga dari hasil rapat gabungan tadi ada aktivitas yang dilakukan oleh PT. Printam Prima sebelum surat-suratnya ini diselesaikan," jelasnya.

Menurutnya, bangunan gedung seperti pagar, juga bangunan panil di sekeliling tambak, semuanya belum memiliki izin. Kendalanya, karena HGU-nya sudah tidak berlaku sejak 2011.

"Sehingga pemerintah daerah tidak dapat melanjutkan proses perizinannya, sehingga PT Printam Prima tidak boleh beraktivitas sebelum HGU yang baru itu keluar izinnya," ucapnya.

Sementara, Penasihat Hukum PT Printam Prima, Supriyono mengatakan, rapat gabungan bersama Komisi I dan III DPRD, PUPP dan DLH Situbondo itu, guna mengklarifikasi masalah pengelolaan tambak PT Printam Prima yang ada di Desa Tanjungjamal.

"Dari rapat gabungan tadi ada hal yang saling kontradiktif terkait semua persyaratan dokumentasi administrasi yang sudah dilakukan, termasuk juga kaitannya dengan tanggungan BLBI. Hal itu sudah dibuktikan dengan SHGU yang sudah dijadikan jaminan, dan sudah kami tebus sejak 2020 lalu," jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya juga sudah melakukan proses pengajuan SHGU yang baru, bukan perpanjangan. Karena SHGU yang lama masa berlakunya sudah habis sejak 2011.

“Tetapi setelah kami sampaikan dan persyaratan-persyaratannya sudah dinyatakan cukup oleh BPN Situbondo. Sehingga kami diperintah untuk menguasai secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya lahan tambak seluas 23 hektare tersebut," ujarnya

"Karena awalnya lahan tanah tersebut banyak dikuasai oleh pemanfaat ilegal, maka kami menguasai kembali lahan tambak tersebut, sebagaimana disampaikan oleh BPN Situbondo agar di lokasi tersebut ada aktivitas dari PT Printam Prima," sambungnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Syamsuri
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV