SUARA INDONESIA, SUMENEP- Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU), menuntut adanya transparansi program para wakil rakyat, salah satunya pokok-pokok pikiran (Pokir).
Tuntutan tersebut dikemas melalui aksi demonstrasi, yang bertepatan dengan momen pengambilan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep periode 2024-2029 di Pendopo Keraton, Rabu (21/08/2024).
Korlap Aksi BEMSU Notis Sabit menilai, meski menjadi bagian dari instrumen penting dalam pembangunan berkepanjangan. Namun, selama ini pokir-pokir yang dilaksanakan DPRD tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
"Namun justru berbalik arah dengan apa yang diharapkan masyarakat. Ada yang diperjual belikan ke wilayah lain," katanya saat orasi.
Sehingga, lanjutnya, tidak berdampak baik bagi masyarakat yang seharusnya merasakan manfaatnya akan tetapi lebih kepada menguntungkan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Padahal, Sumenep sendiri masih membutuhkan banyak pembangunan baik di desa maupun perkotaan, terutama desa yang dinilai jauh dari maksimal, seperti infrastruktur jalan, pendidikan hingga kesehatan.
Oleh karena itu, BEMSU mendesak pemerintah daerah untuk memangkas anggaran program pokir.
"Anggota legislatif memprogramkan pokirnya untuk pembangunan desa hingga kota sendiri, bukan diperjual belikan ke daerah lain. Ini sudah menyalahi aturan," tutupnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi