SUARA INDONESIA, JAKARTA - Kasus korupsi di Indonesia terus menjadi perhatian publik, terutama ketika menyangkut buronan yang sulit ditemukan seperti Harun Masiku. Dalam perkembangan terbaru, sayembara dengan hadiah fantastis sebesar Rp 8 miliar yang diumumkan politisi Gerindra, Maruarar Sirait, mengundang perhatian luas masyarakat.
Langkah ini tidak hanya menawarkan imbalan besar, tetapi juga membuka peluang partisipasi publik dalam upaya penegakan hukum.
Harun Masiku menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2020 terkait kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Meski sudah lama menjadi target, Harun berhasil menghindar dari kejaran aparat hukum. Kondisi ini menimbulkan kritik tajam terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Melalui sayembara yang digagas Maruarar Sirait, perhatian publik terhadap kasus ini kembali memanas. Sayembara tersebut menawarkan hadiah Rp 8 miliar dari dana pribadi Maruarar untuk siapa saja yang berhasil memberikan informasi atau menangkap Harun Masiku. Hal ini menunjukkan bentuk kepedulian dan keberanian untuk melawan budaya impunitas.
KPK menyambut positif inisiatif ini sebagai bentuk dukungan moral bagi lembaga antirasuah. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, berharap langkah ini mampu menarik perhatian masyarakat agar lebih aktif memberikan informasi terkait keberadaan Harun Masiku.
"Ini dorongan moral bagi kami untuk terus fokus mencari yang bersangkutan," ujar Asep dalam konferensi pers terbaru.
Partisipasi masyarakat dianggap kunci penting dalam menyelesaikan kasus besar seperti ini. Informasi dari masyarakat dapat menjadi jalan keluar di tengah keterbatasan sumber daya dan kendala teknis yang dihadapi aparat hukum.
Meski menuai apresiasi, sayembara ini juga menimbulkan pertanyaan terkait keamanan dan efektivitas. Apakah hadiah besar ini cukup untuk memotivasi masyarakat mengambil risiko? Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hukum agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Bagi Maruarar Sirait, langkah ini bertujuan untuk menghidupkan kembali diskusi publik mengenai pentingnya transparansi dan integritas dalam pemerintahan. “Partisipasi publik sangat penting agar negara ini bebas dari praktik korupsi,” ungkapnya.
Sayembara Rp 8 miliar ini bukan hanya soal menangkap Harun Masiku, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Masyarakat diajak untuk tidak tinggal diam terhadap praktik korupsi yang merugikan negara. Jika berhasil, ini akan menjadi contoh kuat bahwa kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum dapat menghasilkan perubahan nyata.
Upaya ini juga menjadi pengingat bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kehebatan individu dalam melarikan diri. Harun Masiku mungkin sulit ditemukan, tetapi dengan dukungan masyarakat, KPK optimis dapat menyelesaikan kasus ini. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Aditya Mulawarman |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi