SUARA INDONESIA, LABUAN BAJO- Menanggapi tuntutan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Manggarai Barat (Mabar) yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat, Kamis (12/12/2024).
Ketua Komisi KPU Manggarai Barat, Ano Parman, membantah tuduhan para demonstran yang menudingnya mencoblos dua kali dalam pemilu yang berlangsung 27 November kemarin. “Tidak benar. Itu fitnah. Ini fitnah,” ucap Ano kepada Suaraindonesia.co.id, Jumat (13/12/2024) pagi.
Ano menegaskan, dirinya hanya memilih pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di Watu Cermin, Labuan Bajo. Soal tudingan bahwa namanya tertera di TPS lain berikut memiliki tanda tangan adalah tidak benar.
“Saya pastikan 1000 persen itu bukan tanda tangan saya. Karena saya tidak ke atas dan saya tidak bertanggungjawab dengan tanda tangan itu. Kecuali tanda tangan di TPS Watu Cermin, karena itu saya,” katanya.
Ano pun mengklaim, dirinya tak mungkin melakukan hal tersebut. Apalagi dalam dirinya melekat seorang penyelenggara pemilu. “Sebagai pejabat publik, saya tidak mungkin melakukan perbuatan sekonyol itu. Tidak mungkin saya melakukan perbuatan seperti itu,” tuturnya.
Selanjutnya, Ano tak keberatan dengan aksi demo yang mendorongnya supaya mengundurkan diri dari ketua KPU. Bagi Ano, hal tersebut merupakan hak setiap orang dalam mengemukakan pendapat.
“Itu adalah hak mereka, tetapi bagi saya pribadi, apa dasarnya saya mundur? Kalau saya dinilai curang silakan diproses di lembaga berwenang dan saya hadapi itu secara kesatria. Saya bukan penakut, saya pemberani, silakan!” tukasnya.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Manggarai Barat (Mabar) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPUD setempat, Kamis (12/12/2024) kemarin.
Koordinator aksi, Rafael Taher menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan atas semua dugaan pelanggaran Pemilihan (Pilkada) 2024 di Manggarai Barat diduga memanipulasi hak suara wajib pilih yang telah meninggal dunia.
Rafael menuding, dugaan kecurangan pemilu di Manggarai Barat melibatkan para penyelenggara baik PPK, KPPS hingga pimpinan KPUD. Selain itu jajaran pengawas pemilu, Panwascam hingga Panwas Desa.
“Kami masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (Manggarai Barat) menemukan banyak indikasi kecurangan pemilu selama masa kampanye berlangsung,” tegas Rafael.
“Salah satu contohnya adalah PPK Kecamatan Sano Nggoang menyimpan D1 hasil ke dalam satu peti Gubernur lalu dijawab itu adalah kekeliruan,” tambahnya.
Atas persoalan tersebut kata Rafael, pihaknya mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakan hasil pemilu dan peraturan undang-undang lainya dalam Rafael Taher hasil sengketa pemilu di Kabupaten Manggarai Barat. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Florianus Edi |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi