HALMAHERA UTARA - Sebanyak 196 Kepala Desa di Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara kembali mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Mereka mempertanyakan Penghasilan Tetap (Siltap) selama 3 bulan yang belum terbayarkan.
Para kades itu menuntut janji pemda yang akan secepatnya membayarkan Siltap, namun hingga kini belum juga terbayarkan.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (APDESI) Halmahera Utara Tomi Moses mengatakan, para kades sudah muak dengan janji-janji manis pemerintah daerah.
Menurutnya, BPKAD sudah berulangkali mengumbar janji akan melunasi hak-hak mereka berupa Siltap perangkat desa selama 3 bulan (Oktober-Desember) tahun 2020.
"Kali ini sudah tidak bisa di tolerir. Kami minta hari ini juga pemda segera melunasi hak-hak kami. Kalau tidak, maka kami akan menggelar aksi bakar ban dan menduduki kantor ini," ucap Tomi kepada awak media, Rabu (03/03/2021).
Sebelumnya, Bendahara BPKAD Alfons Ungu, mengatakan masih ada sejumlah kades yang belum melengkapi administrasi sehingga mempengaruhi molornya pencairan.
Menanggapi hal itu, Tomi Moses mengatakan, alasan BPKAD tersebut hanya mengada-ngada.
Menurutnya, jika memang ada 11 kades yang belum melengkapi administari keuangan, otomatis akan melakukan komunikasi dengan Apdesi.
Tomi menegaskan, jikapun benar sebagian kades belum melengkapi administrsi, menurutnya bukan berarti menghambat pencairan Siltap kades yang sudah lengkap administarsi.
"Karenanya kami minta badan keuangan agar hari ini juga hak-hak kami di bayar," tegas Tomi.
Aksi demo para kades di Kantor BPKAD terbilang sudah 3 kali dilakukan. Sebelumnya, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Yudihart Noya juga berjanji akan melunasi Siltap kades, namun hingga kini belum juga terbayarkan. Hingga kini belum tahu pasti alasan penundaan pembayaran Siltap.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi