SUARA INDONESIA

Penyesuaian SOTK, Bupati Tuban Lantik 530 Pejabat

Irqam - 09 January 2022 | 05:01
Pemerintahan Penyesuaian SOTK, Bupati Tuban Lantik 530 Pejabat

TUBAN – Sebanyak 530 pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dilantik Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky di Pendopo Krido Manunggal, Sabtu (8/1/2022) malam.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang berlaku mulai 2022.

Ratusan pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari pejabat pimpinan tertinggi pratama, pejabat administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional.

Aditya Halindra Faridzky mengatakan, pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Tuban untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong.

“Hari ini kita lakukan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Tuban kekosongan jabatan dan perampingan SOTK," katanya.

Ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang digabung, diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan. Pada posisi kepala dinas diisi Eko Arif Yulianto.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Permukiman. Posisi kepala dinas diisi Agung Supriyadi.


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Pemberdayaan Desa menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa. Posisi kepala dinas diisi Eko Julianto.

Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Perhubungan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Kepala dinas diisi Bambang Irawan.

“Ada 4 OPD yang kita jadikan satu dan di lingkup Setda ada dua bagian yang kita rampingkan yakni perlengkapan dengan umum kita jadikan satu, lalu pemerintahan dan kesra kita jadikan satu,” ungkap Lindra sapaan akrabnya.

Lindra dalam sambutannya meminta setiap pejabat yang dilantik menyusun dan memiliki program-program yang lebih konkrit, berbasis desa dan kelurahan. Tidak boleh menentukan program yang masih mengambang.

“Saya berharap kepada pejabat baru memikirkan program yang tepat sasaran. Seluruh OPD saya wajibkan untuk mulai punya desa binaan. Contoh Dinas Pertanian silahkan tentukan beberapa desa jadi binaan, focus program pertanian ke desa tersebut. Karena program saya adalah one village one product, perekonomian bergerak dirumah tangga,” tegasnya.

Pewarta : Irqam
Editor : Irqam

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV