KEEROM - Pemerintah Kabupaten Keerom melakukan pembaharuan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Jayapura.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU kerjasama kemitraan antara Pemkab Keerom yang diwakili Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP dengan Kepala Kejaksaan negeri atau Kajari Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya, SH, MH, di Trinity Room, Kantor Bupati Keerom, Selasa (23/05/22).
Pada kegiatan ini, Bupati Keerom didampingi Wakil Bupati Keerom, Drs. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi, dan Sekda Keerom, Trisiswanda Indra N, SPt, MSi. Sementara Kajari Jayapura didampingi Lesiana Silaban, SH (Kasidatun), serta Rahmat, SH (jaksa pengacara negara/JPN) yang disaksikan jajaran pimpinan SKPD Pemkab Keerom.
Kajari Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya, SH, MH, mengemukakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Pemkab Keerom menyangkut bidang perdata dan tata usaha negara dan beberapa hal lain, misalnya fungsi intelejen, dll.
"Kami sudah sepakat dengan Pemkab Keerom untuk melakukan kerjasama ini, tentunya tugas-tugasnya tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku," Jelas Kejari.
Beberapa hal yang bisa dilaksanakan dalam kerjasama ini diantaranya pencarian asset Pemkab Keerom yang hilang atau sulit dikembalikan, konsep pembentukan Perda dan hal lain yang tentunya tidak bertentang dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, mengemukakan bahwa penyelengaraan pemerintahan tidak lepas dari aspek hukum karena aktivitas pembangunan melekat dengan hukum.
Kata Pite Gusbager, untuk bisa laksanakan aktivitas pembangunan dengan baik tentunya memerlukan mitra strategis bidang hukum di wilayah kita adalah Kejari jayapura dan Polres keerom.
"Mou ini adalah memperbaharui kerjasama dengan beberapa komitmen yang baru, misalnya terkait isu-isu strategis terkait pembangunan di daerah ini," ungkap Piter Gusbager.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kejari sebagai pengacara negara memiliki tugas yang melekat untuk mengawal pemerintahan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan pihaknya tidak ingin aparatur negara melakukan kesalahan hukum baik karena ketidak pahaman hukum atau kelalaian.
"Saya tidak mau ada aparatur kami yang terlibat melanggar hukum, saya mau ada pendampingan, advokasi, arahan, petunjuk dan pedoman dalam bekerja, inilah fungsi kerjasama ini," tegasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi