SUARA INDONESIA

Kata DPMD Ngawi Usai KPK Sebut 686 Perangkat Desa Tersangkut Kasus Korupsi

Ari Hermawan - 15 September 2022 | 20:09
Pemerintahan Kata DPMD Ngawi Usai KPK Sebut 686 Perangkat Desa Tersangkut Kasus Korupsi

NGAWI - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Anti-Korupsi yang digelar di Gedung Islamic Center, Surabaya, Jawa Timur, diikuti 300 perwakilan kepala desa dan perwakilan kepala daerah Se-Jatim. Kamis (15/9/2022).

Dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Sosialisasi dan bimtek itu juga dilakukan secara daring, sehingga seluruh komponen pemerintah kabupaten/kota di Jatim juga ikut menyaksikan.

Dikatakan Firli Bahuri, potensi terjadinya korupsi dan penyelewengan dana desa cukup besar. Sebab, dana desa yang dikelola pemerintah desa sangatlah tidak sedikit, yakni Rp468,5 triliun sejak 2015 hingga pertengahan tahun 2022.

"Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi, karena dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat," kata ketua KPK Firli Bahuri, saat Suara Indonesia menyaksikan melalui siaran secara daring di Comand Center Setda Ngawi.

"Kami mencatat sebanyak 686 perangkat desa di Indonesia tersangkut kasus korupsi dana desa. Data itu sejak tahun 2015 hingga sekarang pertangahan tahun 2022," ungkapnya.

Mengetahui hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno sangat berharap, melalui sosialisasi dan bimtek desa anti korupsi, pemerintah desa di ngawi bisa berhati-hati dalam menjalankan keuangan desa.

"Jalankan program desa dengan baik, anggaran sesuai prosedur, sehingga apa yang diharapkan oleh KPK dalam mewujudkan desa anti korupsi bisa tercapai," ucap Kabul Tunggul Winarno dihadapan awak media, pada Rabu (14/9/202) kemarin usai mengikuti daring di Comand Center Setda Ngawi.

Kendati demikian, Kabul Tunggul Winarno juga meminta kepada perangkat desa untuk terus melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga terjadinya korupsi itu dapat dicegah sejak dini.

"Kemampuan SDM itu sangat penting untuk terus dibangun, karena SDM yang tidak mumpuni itu berpengaruh terhadap lambannya penyelenggaran desa tentu juga berpengaruh terhadap penggunaan dana desa," kata Kabul.

"Artinya, kami DPMD akan terus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pemdes, sehingga potensi terjadinya korupsi bisa dicegah sejak dini untuk diantisipasi," pungkasnya.

Pewarta : Ari Hermawan
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV