JEMBER- Ratusan honorer tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) Kabupaten Jember kecewa atas ketidak hadiran anggota DPRD Jember.
Pernyataan itu, disampaikan langsung oleh Ketua FHTK Dwi Rendra, disela-sela kegiatan diskusi publik yang diadakan di Balai Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.
Menurut Rendra, undangan sebelumnya sudah dilayangkan langsung kepada Ketua DPRD lewat file, karena bukti fisik direncanakan akan disusulkan.
“Ratusan nakes kecewa. Sebenarnya kita sudah mengundang anggota Komisi D, termasuk Ketua DPRD bapak Itqon. Namun, mereka tidak hadir karena hanya berupa file dan undangan dikirim lewat whatshapp, lewat sahabat saya,” terangnya, Minggu (05/02/2023) di Balai Desa Lembengan.
Rendra mempertegas, pihak panitia sudah mempersiapkan untuk undangan fisik sudah dipersiapkan untuk dikirimkan.
“Tetapi berhubung hari Sabtu, kebanyakan jam kantor tidak efektif. Kami mengira, hal itu bisa dimaklumi karena harinya memang mepet sama libur,” bebernya.
Menurut Rendra, alasan DPRD tersebut dinilai terlalu kaku dan terkesan kurang beralasan serta file bisa diprint karena sudah lengkap dengan stempel dan tanda tangan.
“Sekarang sudah era teknologi, masak tidak bisa memaklumi. Kepala BKPSDM dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Jember hadir, meskipun lewat file. Menurut saya, anggota dewan kalau seperti itu terkesan masih kaku, alasan itu tidak substasial,” sesalnya.
Jika beredar informasi bahwa DPRD tidak diundang itu tidak benar. “Karena kami masih memiliki jejak digital dan bisa kami buktikan. Bahkan, Ketua DPRD masih sempat membalas mengunakan emoticon,” bebernya.
Bagitupun salah seorang anggota nakes asal Puskesmas Ledokombo bernama Wulan Septa. Dengan lantang dia mengatakan kekecewaannya kepada salah seorang anggota dewan yang dianggap terkesan tidak mendukung perjuangan honorer.
“Terus terang kami sangat kecewa dengan salah seorang anggota dewan yang menurut kami, dia bisa mengawal kami, justru terkesan sebaliknya” lantang Wulan di hadapan ratusan audien.
Sementara Anggota DPRD Komisi D DPRD Jember Gembong Konsul Alam, meskipun hanya beberapa meter ke tempat pertemuan mengaku tetap tidak bisa hadir.
Dirinya beralasan, tidak ada instruksi dari Pimpinan DPRD Jember. Jika dipaksakan hadir, takut menyalahi aturan dan timbul kesalah pahaman di internal dewan.
‘Saya sangat menyayangkan acara yang sangat bagus, acara sebagus ini. Cuma mungkin panitia kurang maksimal persiapan. Sehingga, koordinasinya kurang. Kami Komisi D tidak bisa hadir, karena undangan tidak segera masuk kepada kami," ucapnya, menanggapi kekecewaan nakes.
Menurut Gembong, undangan baru masuk kepada dirinya Jam 12.00 WIB, sehingga ia tidak memiliki kesiapan dan mengagendakan acara lain.
Kendati begitu, dirinya tetap mendukung dengan kegiatan FHTK untuk memperjuangkan nasibnya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi