JAKARTA - Wacana penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK dan hanya menjadi mata pelajaran pilihan di SMA menjadi polemik setelah hal tersebut terungkap pada draft sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyayangkan ide menjadikan mata pelajaran sejarah hanya menjadi mata pelajaran pilihan di SMA dan meniadakannya di tingkat SMK.
"Walaupun masih dalam bentuk draft, sangat disayangkan ide tersebut terbesit dibenak penyelenggara negara sebagai perumus draft. Ide tersebut sangat berbahaya," pungkas Arjuna, Jumat (18/09/2020).
Dengan adanya upaya menghilangkan dan menjadikan mata pelajaran sejarah hanya menjadi mata pelajaran pilihan sudah termasuk sebuah upaya sistematis penghapusan kesadaran dan identitas ke-Indonesiaan.
Karena, menurut Arjuna, sejarahlah yang membimbing sebuah bangsa dalam memahami posisi mereka di dunia dan siapa identitas mereka. Jika ada upaya untuk dihilangkan, maka berkelindan dengan upaya menghilangkan eksistensi sebuah bangsa.
"Ini upaya sistematis seperti praktik kolonialisme yang berupaya menghilangkan sejarah sebuah bangsa yang kemudian menjadikan bangsa tersebut kehilangan akar identitasnya. Bangsa yang demikian mudah untuk dikuasai," terang Arjuna.
Menurut Arjuna, hal itu adalah upaya menghilangkan memori bersama sebagai bangsa Indonesia. Pihaknya meminta agar DPR menolak draft tersebut serta kembali menempatkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.
"Kita bicara pelurusan sejarah saja belum selesai, ini mau dihapus. DPR wajib menolaknya. Mata pelajaran sejarah harus jadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan," tegas Arjuna.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gito Wahyudi |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi