JEMBER - Rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait penerapan seragam antara guru (Guru Tidak Tetap) GTT, (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) PPPK dan Guru (Pegawai Negeri Sipil) PNS dinilai akan meresahkan dan terkesan diskriminasi.
Serperti yang disampaikan oleh Ketua Forum Honorer PGRI Jawa Timur Ilham Wahyudi, saat dikonfirmasi Suaraindonesia.co.id, Kamis (23/03/2021).
Menurut Ilham, aturan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 terkait penerapan seragam tidak semestinya tidak diterapkan kaku.
"Aturan itu sudah lama. Ada aturan lain yang perlu dibaca, UU No 5 Tahun 2014 tetang aparatur sipil negara pasal 6 menyebutkan ASN ada dua yaitu PNS dan PPPK, artinya disini tidak ada perbedaan," paparnya.
"Penerapan seragam untuk lingkungan Dinas Pendidikan Jember, harus diperhitungkan kembali. Karena ini menyangkut mental dan psikologis guru tersebut. Siswa juga akan melihatnya beda, ini terkesan meresahkan dan diskriminasi," ungkap Ilham dalam keterangannya.
Menurutnya, harusnya Bupati Jember mengkaji matang kebijakan itu. Kerena bupati periode sebelumnya tidak pernah mengkotak-kotakan guru terkait seragam.
"Ini keluhan banyak sekali guru honorer ke saya. Kita lihat tugas mereka sama dengan PNS, hanya pengakuan dan gaji saja yang beda. Tolong jangan kotak-kotakan guru di Jember dengan seragam," lantangnya.
Aktivis yang getol di dunia pendidikan ini mencontohkan, kabupaten tetangga seperti Bondowoso, Lumajang dan Banyuwangi tidak pernah membedakan dari cara berpakaian.
"Terkait berpakaian, mereka tidak membedakan. Senin selasa, abu-abu sama, batik sama. Kok Jember ini malah buat kebijakan aneh," tegasnya.
Pria asli Kepulauan Sampudi Sumenep, Madura ini kembali mengingatkan, bahwa GTT, PPPK dan PNS memiliki tugas dan fungsi yang sama.
"Sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Memiliki jam kerja sama, tugas sama dengan PNS, hanya status dan gaji saja yang beda. Jadi tolong, jangan terkesan dianak tirikan," papar Ilham.
Ditanya penerapan pakaian santri sebagai seragam, dirinya sangat setuju dan mendukung itu.
"Itu kan seragam. Namanya seragam ya satu ragam, saya sepakat pakaian ala santri. Tapi kalau PPPK dan GTT disuruh pakaian hitam putih sementara PNS PDH abu-abu, apalagi saat upacara beda, ini yang masalah. Siswanya disuruh seragam, sementara guru disuruh warna-warni, ini kebijakan apa?," pungkas Ilham.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi