BONDOWOSO - Ilham Wahyudi Ketua Aktivitas FH Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur memberikan tenggang waktu satu bulan pada PGRI Bondowoso untuk bergerak memperjuangkan kesejahteraan guru honorer.
Diketahui, guru honorer K2 dan non k2 mengadu ke PGRI Jatim terkait masih adanya honor yang diterima lebih rendah dari kuli bangunan.
Jumlah honor yang mereka terima dari kisaran Rp 50 ribu, 75, 100 dan Rp 250 ribu perbulan dari sekolah tempat mereka mengabdi. Bahkan ada selama 4 tahun tak menerima sama sekali.
Ilham mengungkapkan, sebelumnya sudah datang ke Bondowoso untuk melakukan advokasi pada para guru honorer yang kesejahteraan mereka masih belum layak, namun ternyata PGRI Bondowoso menolak.
"Kami sudah ketemu dengan pengurus PGRI Bondowoso setelah dapat aduan dari guru-guru honorer soal kesejahteraannya yang tidak layak, tapi PGRI menolak kami dampingi. Mereka menyampaikan akan memilih bergerak senyap berdampak," kata Ilham Wahyudi Aktivitas FH PGRI Jatim, pada media, Rabu (23/2/2022).
Lebih lanjut, Ilham mengatakan, pengurus PGRI Bondowoso menyampaikan akan memperjuangkan nasib para guru honorer yang masih belum layak kesejahteraannya dengan metode senyap berdampak.
"Kami PGRI Jatim memberikan kesempatan pada PGRI Bondowoso untuk melakukan perjuangan dengan metode senyap berdampak," imbuhnya.
Ilham mengatakan, sampai saat ini PGRI Jatim tetap menunggu progres perjuangan PGRI Bondowoso terhadap para guru honorer.
"Kami juga masih terbuka pada guru honorer Bondowoso untuk menerima pengaduan, jika perjuangan itu mengalami jalan kebuntuan," sambungnya.
Sementara, Gito Ketua PGRI Bondowoso mengaku, mempersilahkan untuk mendampingi guru honorer di Bondowoso asalkan tidak memojokan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
" Nanti takut ada unsur negatif, PGRI Bondowoso nanti terpojok akhirnya. Kami juga berjuang, karena organisasi profesi memperjuangkan masing-masing guru, walaupun guru-guru honorer itu belum jadi anggota PGRI," imbuhnya.
Gito menyatakan, tidak semua guru honorer menjadi anggota PGRI, sebab guru yang menjadi anggota itu sudah memiliki kartu dan membayarkan iuran wajib setiap bulan.
"Kalau honorer K2 dan guru GTT, itu belum jadi anggota, tapi mereka kita perjuangkan, karena mereka calon anggota PGRI. yang sudah jadi anggota PGRI itu ASA atau PNS yang sudah memiliki kartu anggota dan membayar iuran wajib," jelasnya.
Dia menyampaikan untuk bergerak memperjuangkan nasib guru honorer masih mau melakukan koordinasi dengan pengurus yang lain, karena kondisi Bondowoso itu tidak sama dengan kondisi Jember.
Dia mengaku bukan menolak untuk didampingi, tapi takutnya berdampak.
Menurut Dia, PGRI Jawa Timur dan Bondowoso itu tidak jauh beda, untuk itu pengurus akan konsultasi dengan para pengurus cabang (PC) ditingkat kecamatan.
"Takutnya kabupaten dianggap semaunya sendiri melangkah, organisasi ini meliputi orang banyak. Menurut yang itu benar kemudian menurut kami salah," imbuhnya.
Semantara, soal iuran, dia mengaku yang menaikan bukan atas keputusan sendiri, namun berdasarkan hasil musyawarah mufakat pleno Konferensi Kerja (Konker) Bondowoso sidang komisi.
Diketahui, PGRI Bondowoso mengeluarkan SK dengan nomor 101/Kep/JTI/1331/XXXII/2021 tentang 12 November 2021 berupa kenaikan iuran anggota dari Rp.10.000 menjadi Rp.20.000.
"Kenaikan iuran itu kan 20.000, yang 10.000 itu ke PC. Kemudian yang 10.000 dibagi 3 pos, ke PGRI kabupaten, Jawa Timur, dan ke DPP PGRI," tutup Gito.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi