CILACAP, Suaraindonesia.co.id - Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cilacap, Mohammad Taufik Hidayatulloh buka suara terkait rencana penerapan lima hari sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) di Kabupaten Cilacap.
Taufik sapaan akrab Mohammad Taufik Hidayatulloh ini merasa keberatan dan menilai kebijakan dari Pj Bupati Cilacap tersebut sangat tidak efektif dan kurang mendasar.
"Sekolah dasar kita belum memiliki kesiapan penuh untuk melaksanakan lima hari sekolah karena keterbatasan jumlah ruang, jumlah guru maupun yang lainnya," ungkap Taufik, kepada suaraindonesia.co.id, Jumat (09/06/2023).
Ia mengutarakan, untuk pelaksanaan lima hari sekolah tersebut harus melalui beberapa pertimbangan, disamping insfrastruktur, juga melihat kondisi siswa di sekolah.
Dimana, kata dia, rata-rata siswa SD dalam menerima pelajaran agama di sekolah dinilai masih kurang. Sehingga, pada sore harinya, dimanfaatkan oleh mereka untuk belajar di TPQ atau madrasah diniyah.
"Kalau lima hari sekolah di SD ini diterapkan, kesempatan anak-anak untuk belajar di TPQ maupun di madrasah diniyah itu akan hilang karena mereka setelah pulang sekolah pasti lelah, setelah itu beristirahat," ujar pria asal Kecamatan Kesugihan ini.
Ia juga berpandangan, bahwa apabila diterapkan, akan berpengaruh terhadap penurunan moral anak di masa yang akan datang. Selain itu, membatasi sosialiasi anak dengan lingkungan sekitar.
"Saya khawatir sepuluh tahun kedepan, akan ada penurunan moral terhadap anak-anak kita. Dan kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya maupun lingkungan sekitar ini menjadi sangat terbatas. Ini sangat berbahaya, karena masa kecil anak-anak seolah-olah hanya untuk kepentingan belajar dan belajar," ucap Taufik.
Sementara, menurutnya, kepentingan sosialisasi, kepentingan untuk bergaul dan berhubungan dengan masyarakat ini menjadi satu kebutuhan karena akan membentuk karakter anak itu sendiri.
Oleh karena itu, pihaknya meminta rencana penerapan lima hari sekolah di tingkat sekolah dasar di Cilacap ini agar tidak diberlakukan dan ditinjau kembali.
"Kami minta kepada Pj Bupati, Ketua DPRD Cilacap dan instansi terkait untuk mengkaji ulang dan tidak memberlakukan lima hari sekolah di tingkat sekolah dasar di Cilacap. Kalau ini dilakukan, tolong lakukan secara selektif, jangan asal-asalan," tegasnya.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mustholih saat ditemui menanggapi, Pemkab Cilacap boleh saja membuat kebijakan tersebut. Namun, tidak sepihak dan harus menguatkan 'public hearing' terlebih dahulu.
Anggota DPRD dari PAN ini juga meminta pemerintah daerah agar mengkaji ulang dengan memperhatikan study kelayakan.
"Kemudian respon masyarakat juga harus didengarkan. Kita membuat kebijakan itu untuk masyarakat, bukan untuk penyelenggaraan pemerintahannya. Dan tidak boleh sepihak. Tujuannya ini kan untuk membentuk generasi yang lebih baik," kata Mustholih.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi