SUARA INDONESIA
Banner

Kerumunan di Pendopo saat Gelar Pangan Murah, Pemprov Jatim Sebut Tanggung Jawab Pemkab Bondowoso

BONDOWOSO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengungkapkan, bahwa kerumunan yang terjadi saat gelar pangan murah berkualitas di pendopo bupati, merupakan murni tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso.

Pemprov Jatim melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pudjiati Ningsih mengatakan, kegiatan gelar pangan murah berkualitas itu menjadi tanggung jawab Pemkab Bondowoso.

Pudjiati mengatakan, dalam kegiatan itu Provinsi hanyalah memfasilitasi.

"kegiatan itu digelar, karena memang ada permintaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Bondowoso," katanya saat saat menjawab konfirmasi media, Jumat (20/11/2020).

Dia menegaskan, pelaksana gelar pangan murah berkualitas dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso dan pelaksanaanya murni merupakan tanggung jawab Pemkab terkait dengan penentuan lokasi kegiatan tersebut.

"Terkait dengan penentuan lokasi yang digelar di Pendopo, penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan Satpol PP, undangan ke peserta dan penyediaan sarana prasarana, itu semua sudah tanggung jawab mereka DKPP," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, menyayangkan kegiatan pemerintah yang mengabaikan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.


Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, A Mansur mengatakan, seharusnya pemerintah pemerintah memberikan contoh protokol kesehatan.

Katanya, Meski kegiatannya baik tetapi menyebabkan kerumunan akan berakibat fatal.

"Apalagi pembelinya banyak yang pegawai atau ASN. Seharusnya diatur. Apalagi pandemi Covid-19 ini masih ada," katanya.

Dia juga menilai bazar pangan murah itu tak tepat sasaran. Sebab pembelinya didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggaraannya dilakukan di pendopo, sehingga tak semua masyarakat kurang mampu mengetahui.

"Seharusnya bazar pangan murah itu hanya untuk orang yang miskin kerja serabutan, bukan justru untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)," sesalnya.

Dia juga mempersoalkan, program tersebut dilaksanakan di pendopo bupati.

Menurutnya, kenapa tidak ditempatkan di tempat-tempat yang bisa mencegah kerumunan, seperti di alun-alun.

"Kalau di lapangan atau di alun-alun tempatnya kan bisa dijejer, dan bisa diatur jaraknya agar tidak terjadi kerumunan pengunjung," jelasnya.

Bazar pangan murah tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, bersama Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Bondowoso pada Selasa (17/11/2020) kemarin.


Apa Reaksi Anda?